Ketua DPR: Hakim Konstitusi Penting Jadi Harus Cepat

PROSES pendaftaran dan seleksi 2 calon hakim konstitusi dinilai beberapa koalisi masyarakat sipil terlalu cepat dan terburu-buru. Masyarakat hanya diberi waktu lima hari kerja untuk mendaftar sebagai hakim konstitusi.

Cepatnya waktu tersebut dianggap merugikan karena membuat kesempatan bagi banyak pihak yang ingin mendaftar jadi terhalang. Selain itu, waktu yang sebentar dikhawatirkan menyebabkan pemilihan kandidat menjadi tidak maksimal.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan kebutuhan akan hakim konstitusi merupakan hal penting. Khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. Untuk itu, waktu yang cepat dibutuhkan dalam proses pemilihan dengan tetap maksimal dalam penilaian.

"Justru karena penting kita percepat," ujar Bamsoet di gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/2).

Baca juga: Hakim Harus Bebas dari Politik

Bamsoet mengaku yakin proses seleksi yang dilakukan Komisi III DPR bisa berjalan maksimal meski dilakukan dengan waktu yang tidak panjang.

"Kadang repot juga. Kita mau cepat dibilang singkat, panjang lambat. Jadi saya serahkan semuanya pada Komisi III yang terpenting adalah hasilnya," ujar Bamsoet.

Bamsoet mengatakan upaya terbaik dalam seleksi dilakukan dengan melihat secara detail integritas dan rekam jejak seluruh kandidat sebelum melamar sebagai hakim konstitusi.

Sementara itu, terkait dengan adanya lima dari sebelas kandidat yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Bamsoet menganggap itu merupakan hal teknis yang bisa diselesaikan. Ia akan meminta Komisi III agar menginstruksikan seluruh kandidat segera membuat LHKPN.

"Itu soal teknis, saya akan minta komisi III agar meminta pelengkapan LHKPN pada semua calon nanti," tutup Bamsoet. (OL-2)