Selasa 22 Januari 2019, 16:16 WIB

Wapres: Beresiko, Jika Ba'asyir Bebas Tanpa Nyatakan Setia Pada Pancasila

Wapres: Beresiko, Jika Ba

MI/RAMDANI

 

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan syarat yang harus dipenuhi terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir untuk bebas adalah dengan menandatangani surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai ideologi NKRI.

"Karena itu syarat, begitu juga seperti orang (lain) diberi grasi. Ini sekarang harus dikaji aspek hukumnya dan ketersediaan beliau untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti taat kepada NKRI. Itu syarat-syarat yang biasa-biasa saja sebenarnya," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, hari ini.

Apabila Ba'asyir enggan menyatakan kepatuhannya kepada Pancasila, JK melanjutkan, maka keputusan hukum pembebasannya dapat berisiko di kemudian hari. "Kalau tidak memenuhi aspek-aspek hukum, tentu yang minimal itu, agak sulit juga. Nanti di kemudian hari orang (bisa) gugat," tambah JK.

Baca juga: Karena Ba'asyir Enggan Setia Pada Pancasila, Presiden Longgarkan Syarat

JK pun menegaskan Pemerintah tidak akan longgar dalam memberlakukan mekanisme hukum untuk pembebasan pimpinan jamaah Ansharut Tauhid tersebut. Sehingga pernyataan setia kepada ideologi Pancasila itu menjadi syarat mutlak untuk pembebasan Ba'asyir.

"Tentu tidak mungkin satu orang ini kemudian dibikinkan peraturan, untuk satu orang, tidak bisa lah. Harus bersifat umum peraturan itu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membenarkan kabar bahwa dirinya akan memberikan pengampunan kepada terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

Presiden menyebut alasannya membebaskan dalang sejumlah kasus terorisme tersebut antara lain karena aspek kemanusiaan semata, yakni usia Ba'asyir yang semakin tua dan sakit-sakitan.

"Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan, artinya beliau kan sudah sepuh; ya pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan, karena sudah sepuh. Termasuk ya tadi, kondisi kesehatan," kata Presiden usai mengunjungi Pondok Pesantren Darul Arqam di Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Kabar pembebasan Ba'asyir muncul pertama kali dari unggahan penasihat hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, pada akun Instagram @yusrilihzamhd.

Keputusan tersebut mendapat reaksi kontra dari sejumlah kalangan karena dikhawatirkan Ba'asyir masih memiliki efek di kalangan jamaah yang se-ideologi dengan dia. (OL-4)

Baca Juga

Ist

Adco Law Umumkan Advokat Alta Mahandara sebagai Partner Baru 

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 14:21 WIB
Alta Mahandara akan memperkuat Practice Group Korporasi dan M&A dengan pengalaman di bidang hukum selama lebih dari dua belas...
Antara/Sigid Kurniawan.

Puan dan Cak Imin Bicara Koalisi Pemilu 2024

👤Sri Utami 🕔Minggu 25 September 2022, 14:15 WIB
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan pertemuan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Minggu (25/9), membahas seputar upaya...
MI/HO

Ziarah Makam Taufiq Kiemas Bersama Cak Imin, Puan: PDIP dan PKB Sama-Sama Partai Wong Cilik

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 14:03 WIB
“Kami berdua kenalnya dari SMA dan mahasiswa, dan sampai di sini sebagai Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Kami berharap pertemuan ini...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya