Pemerintah Daerah, Pengamat: Pemerintah Harus Buat Surat Edaran

KOORDINATOR Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan bahwa posisi pemerintahan di daerah diisi oleh tim sukses dari calon kepala daerah yang menang. Pasalnya, selama pemenangan pemilihan kepala daerah berlangsung, sang calon lebih banyak bekerja dengan tim suksesnya ketimbang dengan partai politiknya.

"Kepercayaan paslon tinggi kepada timsesnya. Parpol tidak terlalu bekerja. Dengan begitu, ketika mereka menang pertama-tama menyertakan di pemerintahan bukan rekomendasi dari parpol, tapi orang timsesnya. Situasi itu sangat mungkin terjadi," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (3/1). Apalagi, kata dia, hal itu rawan terjadi di daerah di mana sang petahana kembali terpilih.

Untuk itu, ia meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk membuat Surat Edaran atau surat peringatan yang ditujukan kepada bupati baru agar tidak ada politik balas budi atas kemenangan yang dicapainya.

"(Pemberian posisi dalam pemerintahan) Bukan karena dia pernah menyumbang atau mendukung (calon kepala daerah). Kalau kedudukan pemerintah didapat karena balas budi pengelolaan pemerintahan akan berjalan tidak maksimal," tandasnya.(Q-1)