Jokowi: Tidak Ada yang Boleh Desak Reshuffle

Isu perombakan kabinet atau reshuffle yang berulangkali menimbulkan kegaduhan membuat Presiden Joko Widodo menegaskan posisinya sebagai pemegang wewenang penuh dalam urusan pergantian komposisi Kabinet Kerja itu.

"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak. Ini adalah hak prerogatif Presiden," cetusnya, saat ditanya soal isu reshuffle oleh Metro TV dan sejumlah pewarta televisi lainnya, usai bersepeda di agenda Hari Bebas Berkendara (CFD) Bogor, di depan gerbang Istana Kepresidenan Bogor, Ahad (3/1).

Yang terakhir melontarkan isu tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Aziz Subekti, akhir tahun lalu. Ia mengklaim mendapatkan informasi valid dari lingkungan Istana tentang adanya perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Penggusuran menteri terjadi pada, pertama, kursi Menteri Perhubungan yang kini dijabat Ignasius Jonan. Ia disebut bakal digantikan oleh Taufik Kurniawan, kader PAN yang adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, kursi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dijabat kader Partai Nasdem, Siti Nurbaya, yang diklaim akan diisi oleh Asman Asnur, kader PAN di DPR.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi kembali menyatakan bahwa dirinya enggan direcoki polemik sejenis itu. "Jangan ada yang mendesak-desak (soal reshuffle)," tandasnya.

Meski salah satu kadernya melontarkan isu tersebut, PAN, lewat Sekretaris Jenderal-nya, Eddy Soeparno, mengaku menyerahkan sepenuhnya hak pergantian kabinet itu kepada Presiden dan tak bermaksud mendiktenya. Sebagai anggota baru partai koalisi pendukung pemerintah, PAN memang belum mendapat jatah di Kabinet.(Q-1)