Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPUTUSAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membatalkan acara pemaparan visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak menyurutkan sosialisasi tiap kubu.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menegaskan TKN akan melakukan sosialisasi setiap hari dengan cara mereka sendiri.
"Pembatalan hanya acara saja. Setiap hari kami juga melakukan (sosialisasi). Seluruh tim kampanye melakukan," ucap Hasto di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, kemarin.
Ia menjelaskan nantinya, Jokowi-Amin juga akan menyampaikan visi-misi saat debat capres-cawapres perdana pada 17 Januari 2019. "Iya betul (di saat debat)."
Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno mengakui pembatalan acara pemaparan visi-misi yang difasilitasi KPU merupakan keputusan bersama sehingga harus dihormati. Kendati begitu, ia merasa pihaknya tidak mendapat jangkauan sosialisasi yang sejauh dan seefektif, seefisien bila tidak memanfaatkan acara tersebut.
"KPU sebagai penyelenggara pemilu mestinya memfasilitasi, tapi itu sudah menjadi keputusan bersama. Kita hormati keputusannya. Rencananya kami akan menyampaikan, tapi berbeda kalau KPU yang memfasilitasi itu jangkauannya jauh lebih ke seluruh masyarakat," tutur Sandiaga di Jakarta Selatan, kemarin.
KPU telah memastikan tidak akan memfasilitasi sosialisasi visi misi dan program capres-cawapres yang sedianya digelar pada 9 Januari 2019 mendatang. KPU menyerahkan kepada setiap paslon untuk menyampaikan visi misi dan program-program ke masyarakat tanpa harus difasilitasi KPU.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan keputusan tersebut telah disepakati kedua tim pemenangan paslon capres-cawapres dalam rapat yang dilangsungkan pada Jumat (4/1).
Belum terlambat
Direktur Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi menilai selama sekitar 2 bulan kampanye, belum terlihat adanya diskusi atau perdebatan di ruang publik terkait dengan visi, misi, dan program yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Masyarakat melihat perdebatan yang ramai di ruang publik hanyalah 'gimmick' politik. Orang awam menyebutnya hanya debat kusir," kata Veri.
Meski begitu, belum terlambat untuk mengetengahkannya. Dari Jokowi ditunggu pemaparan Nawacita II sebagai kelanjutan Nawacita I. Adapun Prabowo mengkritisi secara konstruktif program kerja apa saja yang kurang maksimal dari pemerintah dan mengusulkan solusi konkret.
"Masih ada waktu sekitar 2,5 bulan bagi masyarakat untuk mencermati dan menilai visi, misi, dan program dari setiap pasangan calon presiden/wakil presiden," ujar Veri pada sebuah diskusi di Tebet, Jakarta, kemarin. (Ant/A-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved