TKN Sindir Calo Lisensi yang Bebas dari Kisah Sedih

PEMBANGUNAN proyek-proyek ­infrastruktur tidak bisa sepenuhnya mengandalkan investasi swasta. Ada kalanya pemerintah, termasuk melalui BUMN, harus mengambil alih proyek mangkrak yang ditinggal para calo lisensi.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan ­Syadzily, mengemukakan hal tersebut dalam keterangan di Jakarta, kemarin.  

Pernyataan Ace itu untuk menanggapi calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno yang mengoreksi pernyataan terkait dengan proyek Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang dibangun tanpa utang. Sandiaga mengatakan tanpa utang yang dimaksud ialah tidak menggunakan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ace yang juga politikus Partai Golkar itu menilai tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak memiliki basis data yang kuat. Ia mengingatkan bahwa Tol Trans-Jawa dulunya semua dipegang swasta, tetapi selanjutnya mangkrak karena mayoritas swasta hanya berperan menjadi calo lisensi.

Lalu di era Jokowi, lanjut Ace, BUMN dipe-rintahkan mengambil alih untuk memastikan tol terwujud. 

“Tidak semua kisah calo lisensi berakhir sedih. Calo yang dapat lisensi Tol Cipali berhasil menggaet investor ­Malaysia. Setelah tol terwujud, si calo pun menjual sahamnya ke swasta. Jadi yang ingin bangun tol ternyata bermodal lisensi, tanpa keinginan untuk mewujudkannya. Baru jalan setelah Pak Jokowi turun tangan,” cetus Ace.

Proyek Tol Cikopo-Palimanan dibangun PT Lintas Marga Sedaya selaku pemegang konsesi. Di perusahaan ­tersebut, PT Saratoga Investama Tbk yang ketika itu sebagian sahamnya dimiliki Sandiaga bertindak sebagai pemegang saham bersama dengan perusahaan patungan asal Malaysia.

Ace juga menekankan konsep pembangunan infrastruktur tanpa memakai pembiayaan dari APBN bukan hal baru. Hal-hal yang dijanjikan Sandiaga telah dilakukan dan dibuktikan Jokowi.

Selain infrastruktur, menurut Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Maman Imanulhaq, komitmen melaksanakan pengelolaan agraria yang lebih berpihak pada rakyat kecil juga telah terealisasi.

Penerbitan Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menjamin pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi bukti kuat komitmen tersebut.