Paslon Berstrategi Pukul Lawan

DUA kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak main-main dalam menyiapkan strategi memenangi debat publik yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Debat perdana dijadwalkan berlangsung pada 17 Januari mendatang dengan tema hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.

Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengatakan ada tim khusus yang sudah disiapkan untuk memberikan informasi dan pendalaman materi debat. Kegiatan itu dilakukan beberapa kali.

“Tim materi debat kemarin sudah ke sini. Nanti hari Minggu juga untuk meng-update terus. Saya juga harus terus mempersiapkan diri untuk menyiapkan materi debat,” tutur Ma’ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, kemarin.

Ma’ruf menyatakan telah mempersiapkan mental dan penguasaan materi debat untuk menghadapi Prabowo-Sandiaga. Ia juga mengaku tidak ada topik debat yang paling disukai atau jadi ­andalannya. Ia mengatakan seluruhnya tentu harus disukai dan dia harus siap meski tampil tanpa Jokowi di sampingnya.

Bagi Ma’ruf, ketiadaan pengalaman ikut serta dalam debat publik di pemilu atau pilkada tidak membuatnya gentar. Ia memang satu-satunya kandidat di Pilpres 2019 yang belum pernah tampil dalam debat semacam itu.

Jokowi dan Prabowo pernah menjadi peserta debat capres Pilpres 2014. Sandiaga juga pernah menjalani debat di Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai calon wakil gubernur.

Ma’ruf menyatakan sudah terbiasa berdebat dengan anggota dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di berbagai forum pertemuan atau rapat.
“Kalau debatnya sama saja, cuma ini memang ditonton masyarakat se-Indonesia,” kata Ma’ruf.

Juru bicara TKN Jokowi-Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai visi misi Prabowo-Sandiaga miskin gagasan, klise, dan penuh jargon. Menurutnya, apa yg dijanjikan kubu oposisi sudah dikerjakan calon presiden Jokowi.

Kelemahan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga mengaku siap menghadapi debat perdana. Supremasi hukum dan penanganan terorisme bakal menjadi senjata mereka.

Juru kampanye nasional BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria, menilai supremasi hukum di era pemerintahan saat ini masih lemah. Berbagai kasus hukum belum tertangani dengan baik.

Sebagai contoh, kata Riza, penanganan kasus hukum penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hingga kini belum terungkap.

“Kedua, terkait hukum juga terlihat sekali tajam ke bawah tumpul ke atas,” kata Riza seperti dikutip Medcom.id, kemarin.

Begitu pula dengan penanganan terorisme. Riza menilai pemerintah masih ambigu soal definisi terorisme. Akibatnya, penanganannya tumpang-tindih antara kepolisian dan TNI.

“Jangan kasus di Papua dianggap kelompok bersenjata, di Poso dianggap terorisme, harusnya disamakan. Di Papua itu lebih dari terorisme,” cetusnya.
Sedianya, kemarin, Tim Visi Misi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendalami materi debat. Namun, pertemuan itu ditunda. (Ant/Ins/A-2)