Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin meminta debat kandidat yang berlangsung mulai Januari 2019 menjadi ajang adu program dan gagasan. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai kejelasan program yang dibawa pasangan capres dan cawapres.
”Kami akan mencoba bagaimana mengisi debat itu dengan hal-hal yang positif,” kata Amin.
Penyampaian positif itu, kata Ma’ruf, bisa mencerahkan masyarakat untuk memilih. Ia juga meminta agar debat tidak dijadikan ajang untuk menyerang pasangan calon.
”Gagasan, perubahan-perubahan yang perlu kita berikan. Kita mencoba untuk menghindari menjelekkan orang untuk menyudutkan orang. Itu saya kira.”
Amin mengaku siap untuk mengikuti debat perdana yang akan berlangsung pada 17 Januari 2019. Ia juga mengaku punya tim yang menyiapkan bahan-bahan apa yang menjadi materi debatnya dan isu-isu apa yang menjadi bagian yang akan dijadikan isu debat.
Menurutnya, debat nanti merupakan perandaian jika paslon terpilih nanti. Amin akan menegaskan bagaimana visi-misi dalam Nawacita plus, terutama dalam mengoptimalkan landasan yang telah dibangun Presiden Joko Widodo.
Jangkauan kesejahteraan, terang Ma’ruf, akan diperluas dan pemanfaatan fasilitas publik akan diberikan lebih besar sehingga ia menutup ruang untuk menghujat atau menjelekkan kompetitor.
”Kan gagasan perubahan yang perlu kita berikan. Kita akan coba hindari menjelekkan orang menyudutkan orang, niat kita begitu,” imbuhnya.
Ia juga tak mempermasalahkan bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih panelis dan moderator. Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara punya pertimbangan tersendiri. Apalagi, baik moderator maupun panelis telah melalui proses screening dan disetujui kedua pasangan calon.
Amin hanya berharap semua komponen dalam debat bisa tampil seobjektif mungkin. Mereka tak boleh menyudutkan pihak tertentu dan berlaku adil pada semua pasangan, sesuai dengan porsinya. ”Sehingga siapa pun yang menjadi panelis dan moderator tak masalah, asalkan adil dan jujur.”
KPU sudah menunjuk Ira Koesno dan Imam Priyono sebagai moderator debat. Sementara itu, ada delapan tokoh yang ditunjuk sebagai panelis. Namun, baru tujuh nama yang diumumkan. Para panelis itu ialah Bambang Widjojanto, Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, Adnan Topan Husodo, dan Margarito Kamis.
Tidak khawatir
Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso, menegaskan pihaknya tidak khawatir akan isu hak asasi manusia (HAM) yang akan menjadi salah satu materi debat Pilpres 2019 oleh KPU.
Menurut Djoko, isu HAM hanya menjadi komoditas politik yang selalu muncul menjelang pemilihan presiden. Buktinya, ketika Prabowo menjadi pasangan Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009, hal tersebut tidak muncul.
”Kenapa saat Prabowo berpasangan dengan Megawati isu ini tidak ada?” ungkap Djoko, Jumat (28/12).
Ia juga turut menyoroti moderator ideal dalam debat. Menurutnya, moderator harus independen dan tidak condong ke satu pasangan capres-cawapres. (Ths/Pro/P-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved