Kampanye Sehat Jadi Komitmen Bersama

SAAT memasuki 2019, suhu politik diperkirakan akan semakin memanas. Kedua kubu yang berlaga dalam kontestasi akan all out (habis-habisan) merebut simpati publik dalam sisa waktu tiga bulan kampanye untuk memenangi pemilihan presiden pada 17 April 2019.

Ketua PP Muhammadiyah, Hajriyanto Y Thohari, mengatakan upaya kampanye yang sehat harus terus dilakukan oleh semua pihak, baik oleh peserta pemilu­ legislatif maupun pemilu presiden.

“Kedua kubu harus melakukan apa yang menjadi aturan KPU. Begitu juga aturan yang telah ditetapkan Bawaslu,” kata Hajriyanto dalam Refleksi Ak­hir Tahun 2018: Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik 2019 di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan upaya menciptakan tahun politik damai bisa dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah ada, mulai syarat yang diatur UUD 1945, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan KPU selama ini sudah lebih dari cukup.

“Diperlukan komitmen bersama untuk melalui tahun politik dan Pemilu 2019 tanpa unsur memecah belah bangsa, termasuk untuk membuat Pemilu serentak 2019 berjalan lancar,” katanya.

Dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden akan bertarung pada Pilpres 2019, yakni paslon nomor 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Populisme keagamaan
Rohaniwan Franz Magnis-Suseno berpandangan, dalam memperteguh komitmen kebangsaan di tahun politik, sebaiknya jangan menggunakan hoaks, fitnah, dan sindiran yang kotor, terlebih lagi menggunakan kartu populisme keagamaan.

“Kedua, mereka berfokus pada masalah yang betul-betul dihadapi bangsa sekarang dan tidak memainkan kartu populisme keagamaan,” ungkapnya saat dihubungi tadi malam.

Menurutnya, masalah-masalah, seperti ekonomi, keamanan, dan persatuan bangsa menjadi contoh nyata yang dihadapi bangsa saat ini. “Ya, tentu kita ada masalah di bidang ekonomi, kita ada masalah dalam keamanan, kita ada masalah dalam persatuan, para kandidat seharus­nya betul-betul mengemukakan masalah itu sehingga dapat dibuktikan bahwa mereka ialah yang terbaik,” jelasnya.

Pakar politik UI, Reni Suwarso Darmono, menyesalkan kemunduran kedewasaan politik para elite politik Indonesia yang lebih suka memanipulasi isu SARA untuk kepentingan sesaat.

“Politik identitas seharusnya sudah selesai. Kita mendirikan negara ini pada 1945 di atas semua identitas yang ada. Keberagam­an menjadi fondasi bangsa,” kata Reni.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari mengatakan kampanya sehat kuncinya ialah kedua paslon. “Mereka harus memberikan contoh. Gesekan yang terjadi di tingkat bawah merupakan akumulasi dari strategi kedua tim kampanye. Tim kampanye akan mengubah strategi jika kedua capres menghendaki,” cetus Feri.

“Tidak ada salahnya kedua capres mulai memuji kelebihan lawan masing-masing untuk mendinginkan suasana,” pungkas Feri. (Ins/X-4)