Jadi Panelis Debat, Bambang Widjojanto Diminta Deklarasi Independensinya

MANTAN pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, didapuk menjadi panelis debat Pemilihan Umum Presiden pertama yang diagendakan pada 17 Januari 2019. Pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Lingkar Mardani, Ray Rangkuti, meminta Bambang atau akrab disapa BW menyatakan dirinya independen kepada publik.

"Kasus Pak BW ini ada keterkaitan yang bersifat institusional, pertama beliau dulu dikenal sebagai tim sukses Sandiaga Uno di Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) DKI. Nah sekarang menjadi salah satu anggota TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan). Pak BW harus mendeklarasikan kepada publik bahwa dia bersikap independen dan profesional meskipun dia punya preferensi politik," ungkap Ray di Kantin Kendal, Menteng, Jakarta, Minggu (30/12).

Independen yang dimaksud, menurut Ray, ialah bukan berarti tidak memilih salah pasangan satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi tidak boleh bekerja untuk pemenangan.

"Secara struktural BW bekerja di bawah Gubernur DKI Jakarta, yang gubernurnya sudah deklarasi sudah mendukung Pak Prabowo, nah mungkin itu kesulitannya. Nah mungkin itu perlu dijelaskan supaya clear di hadapan publik," jelasnya.

Ray kemudian juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan alasannya menunjuk BW sebagai salah satu panelis debat pertama.

"Memang perlu dijelaskan oleh KPU dasar-dasar pengangkatannya. Setidaknya dijelaskan secara institusional sebenarnya mereka punya kaitan dengan paslon atau tidak. Kecuali preferensi pribadi, dia punya kecenderungan memilih Pak Jokowi atau milih Pak Prabowo," kata Ray.

"KPU tentu saja harus menjelaskan kaitan institusi kalau beliau ini masih menjabat sebagai anggota TGUPP yang berhubungan dengan pemerintahan DKI Jakarta yang sudah mendeklarasikan suara dukungan kepada Pak Prabowo," tandasnya.

Seperti diberitakan, KPU telah menunjuk delapan panelis debat pertama yaitu Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof Bagir Manan, Ketua Komnas HAM 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik.

Kemudian mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo. Ada pula pakar hukum tata negara Indonesia Margarito Kamis, dan perwakilan dari pimpinan KPK. (OL-1)