Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin siap menggenapi kemenangan Jokowi di debat pemilihan presiden (pilpres). Jokowi-Amin diklaim telah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis.
"Persiapan kami matang. Debat dulu juga Jokowi menang 1-0, kami akan buat ini menjadi 2-0," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Johnny G Plate, kemarin.
Debat pertama Pilpres 2019 akan membahas isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Jhonny menegaskan pihaknya tidak takut menghadapi isu itu kendati penegakan HAM di era Jokowi kerap dikritisi sejumlah pihak.
Menurutnya, Jokowi tidak pernah bermasalah dengan kasus-kasus HAM. Hal itu membuatnya yakin Jokowi-Amin lebih unggul di isu tersebut.
KPU sudah menetapkan delapan panelis untuk menyusun pertanyaan saat debat publik pertama Pilpres 2019.
Mereka ialah guru besar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Ma-nan, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo, mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto, ahli hukum tata negara Margarito Kamis, serta seorang dari unsur pimpinan KPK.
Debat publik capres-cawa-pres perdana digelar pada 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta. Debat publik pertama dimoderatori mantan jurnalis Ira Koesno dan jurnalis TVRI Imam Priyono.
Di hadapan ulama dan masyarakat di Pandeglang, Banten, kemarin, Ma'ruf Amin membeberkan rekam jejak Jokowi.
"Mana ada beliau menculik orang, menganiaya orang, enggak pernah membunuh orang, enggak pernah," kata Ma'ruf Amin di Pesantren Mathla'ul Anwar Linahdlatil Ulama.
Kebijakan Jokowi selama memimpin pemerintahan, kata dia, juga memberikan efek positif. Ma'ruf menilai Jokowi selalu menimbang sisi maslahat dan kebermanfaatan bagi masyarakat dalam setiap kebijakannya.
Uji baca Alquran
Di Banda Aceh, Dewan Ikat-an Dai Aceh mengundang kedua pasangan capres dan cawapres untuk mengikuti uji membaca Alquran. Tes membaca Alquran Surat Al-Fatihah dan surat pendek lainnya akan dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada 15 Januari 2019.
Menurut Ketua Dewan Ikat-an Dai Aceh Tgk Marsyuddin, hasil tes membaca Alquran tidak akan memengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP). Namun, itu diyakini sebagai langkah awal mengakhiri politik identitas yang sudah telanjur terjadi.
"Kami pastikan Ikatan Dai Aceh tetap netral pada Pilpres 2019. Setelah uji baca Alquran kedua pasangan calon, masyarakat bisa menentukan sendiri mana calon yang pantas memimpin negeri ini," cetus Marsyuddin pada konferensi pers bertema Akhiri polemik keislaman capres dan cawapres dengan uji baca Alquran, kemarin.
Ia menilai kondisi terkini di masyarakat sudah saling menyalahkan, bahkan tim dan simpatisan kedua kubu saling menebar kebencian di media sosial. Ikatan Dai Aceh menyeru kepada semua pihak untuk segera mengakhiri perilaku yang dapat merusak hubungan persaudaraan berbangsa dan bernegara itu. (Ant/A-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved