Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut jika pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini belum memerhatikan dengan baik kalangan pro integrasi Timor Timur. Pemerintah dianggap tak maksimal mengapresiasi perjuangan mereka dalam menjaga NKRI.
Komisi VIII DPR yang juga Ketua DPP Golkar, Ace Hasan, menganggap pemahaman Prabowo itu sebagai suatu kekeliruan. Perhatian, bantuan, dan pembangunan telah dilakukan pemerintahan Jokowi di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Timur tersebut.
Baca juga: TKN Fokus Narasi Indonesia Maju
"Jokowi telah berupaya memperhatikan kehidupan mereka, salah satunya dengan membangun rumah tinggal mereka yang lebih layak," ujar Ace, ketika dihubungi, Jumat (28/12).
Ia mengatakan, kondisi di perbatasan, seperti Atambua saat ini sudah jauh lebih baik. Akses jalan sudah semakin terbuka dan pembangunan daerah terus dilakukan.
Sementara itu, Dewan pengarah BPN Prabowo, Fadli Zon, mengatakan ungkapan Prabowo mengenai pro integrasi Timor Timur tersebut ada karena masih banyak warga di sana yang belum hidup layak. Mereka masih belum memiliki hunian tetap.
"Tidak jelas statusnya, tidak jelas mereka mau tinggal di mana, jadi Prabowo saya kira memberikan perhatian, bahwa mereka-mereka ini adalah orang yang menjadi pejaga kita selama ini, mereka yang pro integrasi harus mendapat perhatian yang sangat layak," ujar Fadli.
Fadli mengatakan pemerintah harus memberi perhatian penuh dan akses yang baik bagi mereka untuk bisa tinggal dan sepenuhnya menjadi warga negara Indonesia. (OL-6)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved