Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian menyebut penyelenggaraan pemilu menjadi tantangan tersendiri bagi Polri di 2019 mendatang. Menurutnya, agenda lima tahunan itu perlu mendapat perhatian khsuus agar dapat berjalan dengan aman dan lancar.
"Agenda terpenting Polri di 2019 adalah pemilu. Pemilu ini sangat unik karena Pilpres dan Pileg dilaksanakan serempak. Karena itu sentimen-sentimen yang mudah bisa meletupkan massa seperti politik identitas, apa lagi yang berhubungan dengan keagamaan menjadi atensi bagi Polri," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara Konferensi Pers Akhir Tahun 2018 Mabes Polri bertempat di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/12).
Baca juga: Mendagri: Pemilu Jangan Tercederai dengan Racun Demokrasi
Menurutnya, akan ada tiga pertarungan dalam pemilu 2019 yaitu di tingkat nasional untuk posisi presiden dan wakil presiden,pertarungan antarpartai untuk lolos ambang batas parlemen, dan pertarungan antacalon anggota legislatif.
Mengantisipasi proses pemilu ini, Polri membuat mekanisme rencana pengamanan khusus. Yang paling utama adalah polisi berupaya mencegah terjadinya konflik.
Fokus lain adalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menonjol antara lain terorisme dan radikalisme, gerakan kelompok kriminal bersenjata di Papua, konflik sosial, kejahatan siber, dan narkoba. "Gangguan kelompok bersenjata di Papua kemungkinan akan terus belanjut, isu-isu polemik kemerdekaan menjadi atensi bagi Polri," kata Tito. (OL-6)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved