Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mendapatkan beberapa tekanan dari pihak tak dikenal saat menggarap kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Ancaman itu berupa telepon dan pesan singkat.
"Saya banyak dapat telepon dan sms bilang agar saya tidak banyak bicara," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Namun, Junimart tak menanggapi ancaman yang datang secara serius. Ia tak melihat upaya orang-orang tak dikenal itu sebagai sebuah ancaman untuk mendalami kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia ini.
Saat ini, kata dia, MKD tengah mendalami rekaman yang telah diserahkan Kementeri Energi Sumber Daya Mineral, kemarin. MKD telah mendengar seluruh rekaman dan mencocokkan isinya dengan transkrip yang diserahkan sebagai bukti oleh Menteri ESDM Sudirman Said.
MKD pun akan berkoordinasi dengan Mabes Polri guna meminta bantuak ahli IT Mabes Polri untuk melihat keaslian suara yang ada di dalam rekaman. Junimart berharap hasil penelitian yang dilakukan Mabes Polri dapat keluar dengan cepat sehingga MKD bisa menggelar sidang secara terbuka.
Junimart menganggap, kasus ini sebagai momen yang bisa dimanfaatkan MKD untuk memperbaiki yang sempat tercoreng sebelumnya.
"Kita mau ini cepat clear lah ya. Biar MKD tidak diobok-obok. Sebagian masyarakat kurang percaya dengan MKD. Ini momen untuk menunjukkan bahwa inilah MKD," pungkas dia. (Q-1)