Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi kampanye dari pihak tertentu yang menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan punah.
"Sampai kapan pun, sampai kiamat pun, NKRI ini harus tetap ada," kata Thahjo Kumolo saat berpidato di Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur di Gedung DPRD setempat, Kamis (20/12).
Tjahjo menyebutkan kampanye dengan menyebut NKRI akan punah, bersifat mengawang-awang sehingga harus dilawan. Termasuk kampanye yang berisi ujaran kebencian, fitnah, dan mengandung sara, mengancam kemajemukan dan kebhinekaan bangsa, pancasila, dan UUD 1945.
"Mari kita lawan kampanye seperti itu," tambahnya.
Menurutnya siapa pun yang memimpin Indonesia, harus tetap menjaga keutuhan NKRI. Begitu juga dalam kampanye calon presiden dan wakil presiden maupun tim sukses mereka, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, tetap mengedepankan adu konsep, gagasan, dan ide, bukan menumbulkan perpecahan bangsa.
"Kita memilih pemimpin yang amanah untuk kemaslahatan daerah dan bangsa," ujarnya.
Bagi Tjahjo, kampanye dengan menyebut NKRI akan punah merupakan racun demokrasi, termasuk politik uang. Dalam konteks konsolidasi demokrasi, dalam rapat koordinasi Kejaksaan di Bali sudah mencermati perkembangan dan dinamika politik uang dalam pemilu, dan akan segera ditindak tegas bersama Polri dan aparat penegak hukum lainnya.
Baca juga: Wiranto: Indonesia Tidak Punah Karena Kekalahan Tokoh di Pemilu Demokratis
Sidang istimewa dalam rangka HUT NTT tersebut dihadiri Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi dan unsur Forkompimda NTT. Hadir pula anggota DPR dan DPD asal daerah pemilihan NTT seperti Fary Djemi Francis, Hugu Parera, Herman Hery, dan anggota DPD Paul Lyanto.
Ada juga tamu dari Timor Leste yakni Presiden Otonomi Khusus Oekusi, Timor Leste Mari Alkatiri dan - Konsul Konsulat Timor Leste di Kupang Fransisko MCP Jeronimo. Mendagri, gubernur, forkompimda dan seluruh anggota DPRD yang menghadiri rapat paripurna tersebut mengenakan pakaian adat.
Terkait perayaan HUT NTT, Tjahjo mengatakan di bawah pemerintahan Gubernur NTT Viktor Laiskodat saat ini, NTT mulai bergerak cepat untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain.
Namun kebangkitan NTT sudah mulai terlihat dari kepemimpinan gubernur sebelumnya, misalnya pertumbuhan ekonomi NTT saat ini sudah di atas 5% di atas rata-rata nasional, sedangkan penduduk miskin turun dari 2017 sebesar 21,85% menjadi 21,35% pada 2019, dan tingkat inflasi 2,89%.
Menurutya persyaratan sebuah daerah maju, bukan terletak pada laporan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), melainkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut harus bersaing dengan pertumbuhan nasional, mampu menekan angka kemiskinan, dan pengangguran.
Adapun Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengatakan telah merintis hubungan perdagangan bebas di perbatasan antara NTT dan Pemerintah Timor Leste, dan telah mendapat tanggapan positif.
Viktor mengatakan pembangunan kerjasama internasional itu sesuai posisi geopolitik dan geoekonomi NTT, dan telah mendapat sambutan yang bersahabat sebagai saudara dari dua negara yang hidup dalam satu akar budaya.
"Dengan dukungan Bapak Presiden, kami percaya NTT dapat memainkan peranan yang strategis dan dinamis dalam perdagangan selatan-selatan sehingga NTT memperoleh akses yang semakin luas dalam jaringan perdagangan internasional di kawasan Pasifik," ujarnya. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved