Perdamaian Aceh, JK: Tak Ada Guna Persetujuan Damai jika Senjata Tetap Menyalak

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyanjung seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian perdamaian konflik Aceh satu dekade silam. Pihak yang paling disorot tokoh perdamaian Aceh ini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

JK mengatakan dalam penyelesaian konflik, ada dua hal yang harus diselesaikan, politik dan militer. Ia sadar cukup sulit untuk menyelesaikan dua hal ini. Beruntung, TNI dan gerilyawan GAM dapat memahami tujuan perdamaian.

"Saya meyakinkan Panglima TNI saat itu dan Panglima GAM Muzakir ini. Itu hal yang kadang sulit dipenuhi (mendamaikan militer). Kita tahu, selama senjata masih menyalak, tidak ada gunanya (perjanjian damai)," kenang JK.

Hal itu ia sampaikan di hadapan tokoh perundingan perdamaian Aceh dan pemimpin Provinsi Aceh dalam puncak peringatan 10 tahun MoU Helsinki di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Minggu (15/11). Hal itu terbukti terjadi di beberapa negara yang mengalami konflik serupa seperti Filipina, Thailand, dan Myanmar.

Dalam sebuah konflik, rasa percaya rasanya tak ada di antara dua pihak. Namun, JK terus memediasi TNI dan gerilyawan agar kedua pihak saling percaya.

JK mengatakan, dalam perundingan yang dilakukan 10 tahun silam, pemerintah tak meminta GAM menyerahkan senjata mereka. Karena menyerahkan senjata sama dengan menyerah. Pemerintah, kata JK, meminta mereka menyimpan senjata dan memusnahkan senjata itu sendiri.

Ada jaminan yang diberikan sehingga rasa percaya muncul. Setelah rasa percaya muncul, barulah dilakukan perundingan.

JK juga menghormati sikap TNI saat itu. Sikap yang diperlihatkan militer Indonesia tak seperti militer di negara rawan konflik lainnya.

"Karena sifat tentara tentu menjaga pertahanan. siapa pun libas. Nah di Aceh menghentikan kata libas itu butuh cara, dan saya lakukan itu hanya 10 menit. orang pada bingung. di situ saya akui kebesaran hati TNI," kenang JK.

Cara yang dilakukan JK saat itu dengan mengundang Panglima TNI Endiarto Sutanto berdiskusi. Ia menanyakan ada berapa korban tentara Indonesia selama 30 tahun konflik Aceh. Jumlah yang disebutkan cukup banyak. JK pun menanyakan isi hati Jenderal bintang empat itu.

"Apakah anda rela kita terus perang dengan saudara sendiri sehingha korban akan bertambah? Jawabannya sangat elegan. Katanya 'Pak Wapres, tidak ada satu pun Panglima yang ingin mengorbankan prajuritnya dengan alasan yg tidak perlu. termasuk berperang dengan saudara. tapi kalau mempertahankan negara dengan asing. kita siap kapan pun,' tutur JK.

JK pun mengutarakan keinginan pemerintah untuk melakukan perundingan. Panglima paham dengan tujuan yang ingin dicapai. TNI, kata JK, menyatakan diri ikut selama untuk kepentingan bangsa.

Mendapat jawaban dari Panglima, JK pun memerintahkan seluruh jenderal bersikap serupa. Perang saudara harus dihentikan secara bermartabat.

"Tentara yang sebelumnya agak protes langsung setuju demi keutuhan bangsa. Saya hormat sekali dengan Endiarto yang dengan hormat mengambil keputusan itu. Itu semua kita selesaikan satu per satu tanpa diketahui orang, tanpa terbuka, dengan silent," kenang JK.

Sementara dari pihak gerilyawan, JK memuji bagaimana Panglima GAM saat itu Muzakir Manaf yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh. Muzakir begitu kokoh dan patuh dengan arahan pimpinan. Namun, ia berani memberikan jaminan kepada JK akan mematuhi apapun hasil perundingan.

"Saya salut sama Muzakir ini, pak Malik (Malik Mahmud). Saya telepon saat dia di hutan, bujuk dia minta berhenti. Dia katakan saya hanya patuh pada pimpinan. Tapi saya minta jaminan ke dia, kalau pimpinan bilang berhenti anda berhenti, dia jawab saya mematuhi apa yang dikatakan pimpinan. Jadi dia tidak khianati bapak," tutur JK sembari tersenyum disambut tawa.

Satu dekade sudah berlalu sejak penandatanganan MoU yang dikenal sebagai MoU Helsinki itu. Kini, Provinsi Aceh telah membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dengan presentase kemiskinan yang terus membaik dan presentase pengangguran yang terus menurun.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, bersama dengan mantan pentolan GAM Malik Muhammad, Zaini Abdullah, dan Muzakir Malik telah duduk bersama satu meja membahas pembangunan Aceh. Tokoh ini mewakili pemerintah pusat dan masyarakat Aceh yang terus berusaha membangun dan menjaga perdamaian di Serambi Makkah.(Q-1)