PAN Ngaku tak Diundang dalam Perubahan Nama KIH

SEKRETARIS Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengaku tidak dilibatkan dalam perubahan nama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menjadi Partai-partai Pendukung Pemerintah.

Sebab kata Eddy, kesepakatan pergantian nama menjadi Partai-partai Pendukung Pemerintah disetujui oleh seluruh anggota partai KIH. Sementara PAN tidak tergabung dalam KIH.

"Itu kan kesepakatan antarpartai-partai yang tergabung di KIH. Kita kan bukan di KIH. Jadi wajar saja kita tidak mengetahui rencana perubahan ini," kata Eddy saat di hubungi, Jumat (13/11).

Ketika disinggung apakah nantinya PAN bakal berafilasi dengan Partai-partai Pendukung Pemerintah, Eddy menegaskan akan membahas secara internal oleh PAN. Namun demikian, PAN akan selalu mendukung pemerintah.

"Teknisnya akan kita bahas internal, tetapi pelaksanaannya akan sesuai dengan spirit bergabungnya PAN ke pemerintah," tukasnya.


JK: Itu bukan nama
Pimpinan Partai Politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Presiden, kemarin. Pertemuan itu, menghasilkan kesepakatan penggantian nama KIH menjadi Partai-partai Pendukung Pemerintah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pertemuan itu tak sebatas mengganti nama koalisi terdahulu, tetapi menegaskan di mana posisi partai yang tergabung.

"Bukan nama, tapi posisinya partai pendukung pemerintah," kata JK di Hotel Shangrila, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

Pertemuan yang dilakukan selama 2,5 jam itu berlangsung tertutup. Dalam pertemuan itu hadir, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Wiranto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

JK mengatakan pertemuan itu merupakan pertemuan rutin yang digelar pimpinan partai politik pendukung pemerintah. Pertemuan ini membahas permasalahan yang ada di Tanah Air.

"Ya biasakan rutin membahas pemerintah, membahas ekonomi, membahas situasi politik," pungkas JK.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Romahormuziy mengungkapkan pertemuan itu membahas tiga topik.

Pertama, soal kontelasi politik nasional dan pergantian nama KIH menjadi partai pendukung pemerintah. Kedua, kinerja pemerintahan Jokowi-JK terutama terkait pertumbuhan ekonomi kuartal III yang merupakan resultan dari sejumlah paket kebijakan ekonomi.

Terakhir, Jokowi dan KIH, jelas Romy, juga membahas kinerja parlemen antara lain membahas beberapa pansus, baik pansus perundang-undangan maupun pengawasan. (Q-1)