Kompetisi akan kian Meruncing

PESTA demokrasi melalui kampanye sejatinya dapat dijadikan momentum untuk mendidik dan menguatkan masyarakat selaku pemilih. Tahapan pemilu itu jangan pula dimanfaatkan untuk memperuncing konflik yang justru memecah belah persa-tuan serta mengancam masa depan bangsa.

Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di sela-sela diskusi Hitam Putih Kampanye Pilpres di Jakarta, Sabtu (15/12).

Diskusi tersebut juga menghadirkan anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, analis komunikasi politik dari UIN Jakarta Gun Gun Heryanto, Direktur Kampanye TKN Jokowi-Amin Benny Rhamdani, dan Jubir BPN Prabowo-Sandi Ferry Juliantono.

Menurut Titi, di sisa 4 bulan masa kampanye pilpres diharapkan pasangan calon lebih optimal menggunakan metode kampanye yang ada, serta mendorong terciptanya aktivisme kampanye sehat.

"Jadi, tidak lagi kemudian terprovokasi untuk menggunakan isu-isu sensasi, tetapi konsisten menunjukkan kepada publik untuk membawa politik gagasan dan program," katanya.

Ia mengingatkan bahwa publik tetap menuntut adanya tanggung jawab moral, tanggung jawab politik, dan tanggung jawab hukum dari setiap kandidat untuk membuktikan konsistensi dalam menerapkan aktivitas kampanye sebagai aktivitas politik dan program.

Gun Gun menambahkan momentum di penghujung masa kampanye menjadi krusial karena umumnya pertarungan bakal semakin eskalatif. Dengan demikian, imparsialitas panitia penyelenggara pemilu pun menjadi penting, sekaligus wasit yang adil bagi kedua belah pihak.

"Jangan kemudian menjadi tendensi yang berpihak pada salah satu kandidat. Nah, kalau kemudian terbaca adanya keberpihakan, ini juga turut akan memprovokasi suasana konflik," imbuhnya.

Edukasi politik
Direktur Kampanye TKN Jokowi-Amin Benny Rhamdani, mengatakan apabila politik dapat dipahami sebagai media untuk mencerdaskan dan upaya membangun kesadaran kolektif publik sebagai bagian dari edukasi politik.

"Kami konsisten, tegak lurus, istikamah untuk tetap taat dan patuh pada sistem hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pilpres, seperti di PKPU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Di sisa waktu 4 bulan ini kami akan isi sebaik-baiknya dan bahkan ruang publik di mana pun dan dalam bentuk apa pun, kami akan lebih menawarkan politik ide gagasan dan program," tukasnya.

Benny mengimbau kepada publik bahwa pesta demokrasi merupakan masalah sirkulasi elite dan seleksi pimpinan elite. Tidak boleh pula terjadi pembelahan masyarakat atau sengaja dibelah, apalagi nantinya pascapilpres justru muncul dendam dan disharmonisasi sosial.

Pendapat berbeda dilontarkan Ferry Juliantono. Ia menyarankan agar segera dilakukan audit forensik terhadap server yang digunakan Komisi Pemilihan Umum. Langkah itu diakuinya berguna untuk mencegah timbulnya kecurangan dari sistem teknologi informasi. "Kami minta supaya potensi-potensi kerawanan diminimalisasi." (P-3)