Tidak Masuk DPT Tetap Bisa Memilih

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan hak memilih masyarakat tidak akan hilang meskipun tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT).

"Kalau belum masuk DPT, mereka tetap bisa menggunakan hak pilih melalui mekanisme daftar pemilih khusus (DPK)," kata Arief seusai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP)-2 Pemilu 2019, di Jakarta, kemarin

Dia mengatakan undang-undang sudah memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak masuk DPT dan daftar pemilih tambahan (DPTb) dimasukkan dalam DPK.

Menurut dia, pemilih yang masuk DPK diharuskan membawa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) dan menggunakan hak pilihnya di tempat tinggalnya dan di waktu terakhir pemungutan suara.

"Kami membutuhkan data angka untuk menetapkan jumlah TPS lalu menghitung petugas di TPS, menghitung kebutuhan kotak suara. Menghitung jumlah surat suara, semuanya berbasis jumlah DPT," ujarnya.

Selain itu, dia menegaskan angka DPT sudah selesai setelah KPU menetapkan DPTHP-2 berjumlah 192.828.520 pemilih, yang 1.247.730 pemilih di antaranya merupakan penyandang disabilitas,

Partai Gerindra mengapresiasi KPU yang telah menetapkan DPT Pemilu 2019. Namun, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani masih mengeluhkan adanya 1,6 juta pemilih ganda.

"Hari ini kita diundang menyaksikan rekapitulasi DPTHP-2. Kami mengapresiasi KPU agar pemilu tahun ini berkualitas. Namun, kami masih menemukan data 1,6 juta yang berpotensi ganda. Seharusnya KPU tandai dulu, dicek dulu harusnya. Proses ini bisa jadi problem," ujarnya.

Saat menanggapi hal itu, Arief menegaskan akan tetap memproses keluhan itu jika memang benar ada.

''Namun, setiap yang tercantum dalam daftar pemilih dipastikan hanya bisa sekali menggunakan hak pilihnya," ujarnya.

Pencermatan data
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta KPU tetap melakukan pencermatan data hingga hari H pemilu.

"Kami apresiasi kerja keras KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan seluruh parpol yang sudah bekerja keras soal DPT. Namun, saya kira pencermatan harus terus dilakukan sampai dengan hari H penyelenggaraan pemilu untuk memastikan akurasi dan validitas DPT," ujarnya.

Ia menerangkan perlunya dilakukan pencermatan karena dapat memengaruhi DPT, baik secara alamiah maupun tidak. Misalnya, soal kematian, peralihan status TNI/Polri, perpindahan domisili, perpindahan kewarganegaraan, sampai putusan pengadilan yang mencabut hak politik seseorang. (X-10)