Jokowi Minta Deteksi Dini Terhadap Gangguan di Pilkada

BANGSA Indonesia akan menggelar pesta demokrasi lokal, dalam hal ini pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak, pada 9 Desember mendatang. Karena itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada aparat keamanan untuk mendeteksi sedini mungkin terjadinya gangguan yang akan muncul dalam pilkada nanti.

"Kalau ada embrio yang berpotensi untuk mengganggu, segera lakukan pencegahan-pencegahan yang antisipatif. Jangan sampai yang kecil jadi membesar. Jangan sampai yang kecil itu menjadikan kita malu karena tidak bisa melakukan pencegahan," terang Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, di Jakarta, Kamis (12/11).

Ia meminta jajaran aparat keamanan memetakan daerah yang rawan dan segera untuk melakukan antisipasi. "Saya instruksikan aparat keamanan jangan berperan seperti pemadam kebakaran," ujarnya.

Pilkada Serentak yang diikuti oleh 269 daerah tersebut, dikatakan Jokowi, merupakan salah satu agenda penting dalam perjalanan demokrasi bangsa di tingkat lokal. Pasalnya, sambung dia, baru pertama kali bangsa Indonesia akan memilih 9 calon gubernur/calon wakil gubernur, 224 calon bupati/calon wakil bupati, dan 36 calon walikota/calon wakil walikota secara serentak.

Pada kesempatan itu, ia sempat menceritakan bagaimana kunjungan dirinya ke daerah yang akan menggelar pilkada.
"Meskipun tiap minggu saya ke daerah, saya melihat di daerah-daerah yang ada pilkadanya, mungkin ini pertama kali juga yang saya lihat kok tenang-tenang saja. Keliatannya senyap gitu ya? Moga-moga ketenangan yang kita dapatkan sampai akhir perhelatan pilkada ini," tuturnya.

Jokowi pun menekankan yang terpenting dalam menyongsong demokrasi lokal ini, masyarakat berharap pilkada menjadi wahana pemenuhan hak-hak politik rakyat secara demokratis. Tak hanya itu, masyarakat juga berharap terjadinya rotasi kepemimpinan daerah yang berjalan secara aman, damai dan adil sesuai pilihan rakyat. "Dan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi," katanya. Untuk itu, tegas Jokowi, harapan itu semua berada di pundak para stakeholder. "Semua harapan rakyat itu, berada di pundak kita semuanya," tambahnya.

Ia juga meminta kepada jajaran KPU, Bawaslu dan Panwaslu untuk memastikan hak-hak politik rakyat bisa dijamin dengan baik. Untuk itu, ia menginstruksikan untuk melakukan kordinasi terus dengan aparat keamanan agar pilkada bisa berjalan dengan lancar. Jokowi pun berharap penyelenggara pemilu bisa menjaga profesional dan independensinya. Independensi dan netralitas dalam pilkada pun juga diinstruksikan kepada aparat TNI dan Polri.

"Para gubernur, bupati dan walikota, saya minta agar memantau dan menjaga benar-benar netralitas PNS. Sekali lagi saya ulangi menjaga benar-benar netralitas PNS di masing-masing daerah," tambahnya. Selain itu, ia meminta kepada para kontestan pilkada, jika menang jangan jumawa. Dan sebaliknya, jika kalah jangan mengajak para pendukungnya untuk membuat keributan.

Menurut Jokowi, momen pilkada kali ini akan menjadi ujian sekaligus pelajaran berharga untuk menyongsong pilkada serentak selanjutnya dan pilpres serta pileg. Untuk itu, ia meminta agar kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi yang telah dibangun selama ini tetap dijaga.

"Dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada berikutnya, kita lihat rakyat sudah semakin matang dalam berdemokrasi. Maka, kita harus menjaga kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi pilkada ini," tandasnya.(Q-1)