JK Anologikan Pemilu Seperti Badminton, Harus Ada yang Mengawasi

WAKIL presiden Jusuf Kalla (JK) hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam sambutan acara tersebut, JK menganologikan Pemilu seperti badminton.

"Pemilu itu seperti Badminton. Kita menang kalau smash masuk, kalau smash menyangkut di net yang dapat poinnya lawan. Jadi dalam pemilu dimana ada partai yang bisa menang dengan bertahan, bisa juga dengan menyerang, terserah mau gimana. Sama seperti badminton, yang dapat menentukan nanti wasit. Dalam pemilu wasitnya Bawaslu," Ungkap JK saat berada di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (10/12).

JK kemudian mengatakan dalam pengawasan pemilu, masih ada 'pencuri' yang lebih pintar daripada pengawasnya. 

"Sehebat-hebatnyanya pengawas, ada pencuri juga lebih pintar. Artinya pelanggaran juga banyak. Jadi memang kalau tidak ada pelanggaran, tidak dibutuhkan bawaslu jangan-jangan," tawa JK saat menjelaskan.

Pemilu di Indonesia menurut JK, pemilu paling terumit didunia, karena memilih lima calon pemimpin sekaligus. Namun dengan kerumitan yang ada, pemilu diperlukan dengan dibantu pengawasan Bawaslu secara independensi.

"Tingkat pengawasn yang rumit ini dibutuhkan, tapi serumit-rumitnya harus dilaksanakan. Sangat penting independensi. Independensi tercermin dari tindakan anggota Bawaslu di manapun dia berada. Saya harap pemilu yang adil dan terbuka. Baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu harus independe," ucap JK.

Baca juga: Anggaran Capai Rp8 T, Wapres Minta Bawaslu Teliti Awasi Pemilu

Sebagai anggota Bawaslu, kata JK, harus mempunyai etika untuk mengawasi pihak mana yang melakukan pelanggaran pemilu, 

"Begitu anda masuk Bawaslu, anda punya etika untuk mengawasi siapa yang salah. Begitu pemilu berhasil, anda lah yang berhasil mengawasi. Anda (Bawaslu) harus berada di sisi independen dan profesional agar tercipta pemilu yang bermartabat dan kredibel, itu harapan saya," tegas JK.

Pemilu di Indonesia merupakan ketiga terbesar didunia kata JK. Ia menginginkan Bawaslu mengawasi dengan baik terlebih dengan budget yang diperoleh sekitar Rp8 triliun.

Kita ngera demokrasi terbesar ketiga dunia tentu kita inginkan suatu pemilu yang kredibel dan terpecaya. Maka, harus semua aspek kepemiluan diawasi dengan baik

"Sekarang Bawaslu wewenangnya diperluas tentu dengan biaya tinggi. Biaya Bawaslu Rp8 triliun, Kemendagri cuma Rp4 Triliun. Jadi dengan anggaran Bawaslu yang lebih besar dari kemendagri kalau enggak berhasil pemilu, anda mengecewakan masyarakat," pungkas JK. (OL-3)