Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyebut anggaran Badan Pengawas Pemilu lebih besar daripada anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk pemilu, sehingga apabila pelaksanaan Pemilu 2019 gagal maka Bawaslu akan sangat mengecewakan masyarakat.
"Tadi dikatakan biaya APBN-nya (Bawaslu) Rp8 triliun, saya tanya berapa anggaran Kemendagri cuma Rp4,5 triliun. Jadi APBN Bawaslu itu dua kali daripada anggaran Kemendagri. Kalau (Pemilu) tidak berhasil, anda (Bawaslu) mengecewakan masyarakat," kata Wapres JK saat membuka Rakornas Bawaslu di Mercure Convention Centre Ancol Jakarta, Senin (10/12).
Dengan anggaran tinggi tersebut, Wapres berharap seluruh jajaran pengawas baik di pusat dan daerah dapat menjalankan tugasnya mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu 2019 dengan jujur, transparan dan adil.
Pemilu 2019 akan menjadi pelaksanaan pesta demokrasi paling rumit di dunia karena dalam satu hari pemilih diberi hak memberikan suaranya untuk lima tingkat, yakni presiden-wapres, anggota legislatif DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten-kota dan anggota DPD.
Baca juga: Erick Thohir: Dukungan DPW PAN Kalsel karena Kesamaan Hati Nurani
Perkiraan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, seperti disampaikan kepada Wapres JK, satu pemilih rata-rata kan menghabiskan waktu 11 menit di dalam bilik suara untuk memberikan hak pilihnya bagi lima tingkatan pemilu.
"Tadi disampaikan oleh Pak Tjahjo, bahwa setelah uji coba rata-rata dibutuhkan 11 menit untuk satu orang. Jadi kalau waktu TPS dibuka enam jam, berarti 360 menit dibagi 11, itu berarti satu bilik bisa dipakai 32 sampai 33 orang, kalau betul-betul lancar, berarti minimum dibutuhkan 10 bilik suara di satu TPS," jelas Wapres.
Dengan demikian, Wapres meminta Bawaslu memperkuat jajarannya untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dengan teliti, sehingga pelaksanaan pemilu di Indonesia, sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia, dapat terpercaya di mata dunia.
"Tentu kita menginginkan suatu pemilu yang kredibel dan tentu terpercaya. Kalau ingin dipercaya dan kredibel, maka haruslah semua aspek (pemilu) itu diawasi dengan baik. Itulah tugas anda semuanya," kata Wapres di hadapan anggota Bawaslu pusat dan provinsi.
Rakornas Bawaslu diselenggarakan di Jakarta, pada Minggu (9/12) hingga Selasa (11/12), dengan dihadiri oleh jajaran Bawaslu di seluruh provinsi untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019.
Dalam Rakornas tersebut, para pengawas pemilu di tingkat provinsi akan mendapatkan paparan dari sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait pelaksanaan Pemilu, seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU RI Arief Budiman dan Ketua Bawaslu RI Abhan. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved