Perda Syariah ibarat Politik Gincu

CENDEKIAWAN muslim Ahmad Syafii Maarif mengatakan perda syariah selama ini tidak jauh beda dengan politik gincu yang tampak di bibir, tapi tidak terasa. Seharusnya perda syariah seperti garam, yakni terasa tapi tidak tampak di bibir.

“Kalau mau menegakkan ajaran Islam harus berpedoman pada filsafat garam,” ucap pria yang biasa disapa Buya tersebut saat menghadiri peluncuran Sekolah Kemanusiaan dan Kebudayaan Syafii Maarif di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Buya menegaskan, syariat Islam memang harus ditegakkan dengan atau tanpa adanya aturan daerah. Syariat yang sebetulnya ditegakkan untuk mencapai keadilan, persatuan, dan kebersamaan umat.

Akan tetapi, dia melihat selama ini syariah dijadikan produk politik yang bertujuan meraup dukungan suara di daerah. Syariat Islam menjadi komoditas politik yang hanya bertahan selama proses pemilihan.

“Itu saya rasa untuk jangka pendek untuk menjaga dan mendapat konstituen­,” beber mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.

Ia kemudian menyarankan agar perda syariah yang merugikan dan justru bisa menambah masalah di kemudian hari untuk ditinjauh ulang. “Menurut saya, itu harus ditinjau kembali. Kalau ternyata berlawananan dengan UUD 1945 ya ke Mahkamah Konstitusi saja untuk judicial review,” imbuh dia.

Maarif menilai menyebut perda syariah bisa menjadi batu sandungan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia karena tidak merepresentasikan kemajemukan di daerah. “Itu bisa menimbulkan perpecahan dan sebenarnya perda itu bukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh syariah,” kata Maarif.

Perda syariah menuai polemik setelah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie memberi pidato saat ulang tahun ke-4 partainya, Minggu (11/11).

Dalam pidatonya, Grace menolak perda Injil maupun syariah sebagai ­upaya PSI untuk mencegah menguatnya politik identitas serta diskriminasi dan intoleransi di Indonesia.

Grace bahkan sudah menghadap ke penyidik Polri karena dilaporkan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) pimpinan pengacara Eggy Sudjana. (*/P-3)