Prabowo Dinilai tidak Konsisten Bela Palestina

PERNYATAAN calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut tidak masalah bagi Indonesia bila Australia memindahkan kantor kedutaan besar (kedubes) mereka dari Tel Aviv ke Jerusalem menuai kecaman dari berbagai pihak.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Arya Sinulingga, misalnya, menilai Prabowo tidak konsisten dalam membela kemerdekaan bangsa Palestina. Sikap itu bertolak belakang dengan Presiden Joko Widodo yang secara tegas menentang perpindahan kedubes ke Jerusalem.

“Sejak zaman Bung Karno, Indonesia selalu konsisten untuk memerdekakan Palestina­. Pak Jokowi konsisten terhadap perjuangan bangsa Palestina, tapi ternyata justru Pak Prabowo yang berbeda,” kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, sikap Prabowo tersebut jelas bertentangan dengan amanat pembukaan UUD 1945 yang mengatakan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Arya bahkan menyebut ucapan Prabowo itu untuk menarik simpati asing.

“Kita enggak tahu apakah Pak Prabowo mencari keuntungan dari pihak asing. Kita kan tahu kalau ada isu pihak asing tidak begitu suka dengan Pak Prabowo, apakah ini salah satu cara untuk menarik simpati dari pihak asing,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Meutya Hafid menyebut pernyataan capres 02 itu berpotensi melukai perjuangan bangsa Palestina, juga perjuangan masyarakat Indonesia yang selama ini prokemerdekaan Palestina.

“Sebagai negara sahabat kita sepatutnya mengingatkan Australia sebagaimana pemerintah telah memprotes langkah AS,” tegas politikus Golkar itu.

Posisi Indonesia terkait Palestina­ tidak berubah, meskipun kebijakan Indonesia yang menentang pemindahan Kedubes Australia ke Jerusalem, disebut Prabowo harus dihormati.

“Memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah amanah konstitusi,” tegas juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir.

Menurut pria yang akrab disapa Tata itu, isu Palestina ialah masalah keadilan, masalah kemanusiaan, dan pendudukan. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan.

Suara oposisi

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai hal tersebut merupakan pandangan politik dari Prabowo. Menurutnya, dengan posisi Prabowo saat ini sebagai pihak oposisi, wajar bila pandangannya tidak sama dengan pemerintah. “Itu kan pandangan politik, dan namanya saja oposisi berarti dia tidak perlu ikut pemerintah, kan,” tutur JK.

Semua pandangan oposisi, menurutnya, tidak dapat ditegur pemerintah dan tidak harus sama dengan pandangan pemerintah. “Satu-satunya yang dapat menilai hal tersebut berada di tangan masyarakat.”

Sementara itu, calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo, Sandiaga Uno, menyatakan pihaknya akan tetap memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di tengah kemungkinan pemindahan Kedubes Australia ke Jerusalem.

Ia menyatakan bahwa rencana Australia tersebut sepenuhnya akan menjadi keputusan politik dari Pemerintah ‘Negeri Kanguru’. Namun, diharapkan tidak ada langkah yang terburu-buru dan membuat kondisi dunia menjadi tidak stabil. “Posisi kami sangat tegas, kita akan berjuang untuk memastikan hak-hak rakyat Palestina sesuai dengan komitmen Indonesia,” ucap Sandi. (Dro/Yan/P-2)