Pulau Jawa Rawan Konflik Pemilu

LIMA wilayah di Pulau Jawa masuk kategori tingkat kerawanan sangat tinggi. Berdasarkan catatan pihak kepolisian terkait indeks kerawanan pemilu (IKP), Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI ­Jakarta, dan Banten, merupakan wilayah di Pulau Jawa dengan tingkat kerawanan sangat tinggi.

Kasubdit II Politik ­Baintelkam Polri Kombes Asep Ruswanda menuturkan ­variabel yang ­dijadikan ­ukuran indeks ­tersebut ialah adanya gejala-gejala masyarakat yang ­berpotensi menimbulkan ­konflik serta letak geografisnya yang cukup kuat dengan ­kegiatan politik.

Polri telah mengantisipasi hal tersebut dengan terus melakukan pendekatan serta komunikasi dengan masyarakat melalui Babinkamtibmas. ­Pendekatan dialog secara langsung dianggap cukup efektif dalam meredam berbagai konflik.

“Antisipasi mulai dari awal dari Babinkamtibmas (­Bintara pembinaan dan keamanan ­ketertiban masyarakat). Nantinya akan sosialisasi tatap muka dan segala macam,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pemilu ­Serentak Tahun 2019 di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, gangguan ketertiban di masyarakat ­terjadi akibat masih adanya pihak-pihak yang masih siap menang, namun belum siap ­kalah. Hal tersebut, menurutnya, masuk salah satu ­variabel yang membuat potensi ­kerawanan keamanan di beberapa daerah cukup tinggi.

Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi informasi tentang Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang disampaikan kepolisian. Menurutnya, hal tersebut akan dijadikan strategi dalam ­melakukan pengawasan.

“Bagi Bawaslu, kami hanya menilai kerawanan dari aspek kontestasi, partisipasi sosial politik, dan hal lain. Sementara itu, kepolisian pendekatannya lebih kepada keamanan,” ­ungkap Abhan.

Pihaknya pun akan meningkatkan pengawasan di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dan Banten. Salah satu strategi pengawasan dengan menerbitkan surat edaran Bawaslu mengenai larangan kampanye yang harus dipatuhi.

Politik identitas
Menko Polhukam Wiranto juga menyoroti potensi kerawanan Pemilu 2019. Menurut dia, kerawanan pemilu bisa terjadi karena maraknya penggunaan politik identitas hingga hoaks atau berita bohong. “Politik identitas  itu pada saat kampanye atau pasca (pemungutan suara),” ujar Wiranto.

Perilaku kandidat yang negatif seperti tidak menaati aturan kampanye juga dapat menimbulkan potensi kerawanan. “Saking semangatnya menang, lupa aturan jadi nekat saja. Enggak boleh kampanye nekat,” ujar Wiranto.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menyatakan fluktuasi partisipasi masyarakat atau pemilih dalam pemilu harus disikapi seluruh pihak dengan baik.  

Pada Pemilu 2004, partisipasi masyarakat 84%, ­Pemilu 2009 71% dan Pemilu 2014 74%. Pada Pemilu 2019, KPU menargetkan partisipasi 77,5%.

“Fluktuasi partisipasi masyarakat harus disikapi dengan baik,” kata Hadi. (P-3)