Bawaslu Cenderung Tolak Kelola Dana Saksi

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menanggapi usulan dana saksi yang sempat disampaikan oleh Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (16/10) lalu.

Dalam RDP tersebut, Komisi II mengusulkan yang mengelola dana saksi untuk Pemilu 2019 adalah Bawaslu.

"Kami hanya punya mandat melatih saksi dan dalam posisi belum membahas hal itu. Kecenderungannya adalah menolak untuk mengelola dana saksi."ungkap Afifuddin saat dihubungi, Jakarta, Kamis (18/10).

Afifuddin menjelaskan bahwa dalam hasil RDP lalu, pemerintah diminta membiayai dana saksi yang masuk dalam APBN (Anggaran Pendapat dan Belanja Negara).

"Hasil RDP hanya menyampaikan bahwa DPR meminta pemerintah membiayai dana saksi. Tidak ada klausul dikelola oleh Bawaslu." ujar Afifuddin.

Menurutnya, Undang-Undang hanya mengamanatkan Bawaslu untuk melatih saksi dalam pemungutan suara.

"Kami akan jalankan amanat UU untuk melatih saksi." kata Afifuddin.

Afifuddin kemudian menjelaskan bahwa pelatihan saksi yang dilakukan Bawaslu adalah pengawalan semua proses di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

"Ya tentang proses di TPS, dari awal sampai akhir. Potensi kecurangan yang sering muncul seperti suara sah dan tidak sah. Serta aturan detail lain yg dibolehkan dan dilarang di TPS." terangnya.

Kemudian Afif menjelaskan berapa saksi yang dibutuhkan untuk setiap TPS.

"Biasanya satu orang atau dua orang bergantian karena waktu yang lama. Tetapi tidak semua TPS ada saksi dari beberapa partai biasanya tergantung kekuatan masing-masing partai." terangnya

Afifuddin menerangkan peran penting saksi di TPS. "Sebagai petugas partai tentu masih relevan untuk menjaga suara partai dan menyaksikan proses pemilu berlangsung jurdil."

Kemudian Afif berharap selain ada saksi di TPS, juga ada pengawas TPS yang bisa memastikan proses pemilu dapat dilakukan secara jujur dan adil. (OL-2)