Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PEMERINTAH belum berencana memindahkan narapidana dan tahanan yang sempat melarikan diri pascabencana di Sulawesi Tengah ke luar daerah. Instansi terkait masih melakukan pendataan dan sebagian tahanan dikabarkan sudah melapor.
Hal itu dikemukakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10). Menurut dia, pihaknya enggan gegabah memasukan kembali para tahanan tersebut ke dalam lapas.
Mengenai pemindahan lokasi tahanan, opsi tersebut belum diputuskan, apakah jika terpaksa harus di luar Sulteng atau tidak. "Sekarang kalau masalah tempat, evakuasi. Sementara kita harapkan biar dulu dibuat planning yang rapi soal itu. Jangan nanti asal dimasukkan, gempa lagi, meninggal banyak juga, malah kita yang jadi urusan," ujarnya.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, gempa dan tsunami yang melanda Palu-Donggala menyebabkan 1.425 warga binaan dari total 3.220 orang, tidak berada di tempat.
Seluruhnya tersebar di beberapa lokasi, seperti Lapas Klas IIA Palu, Rutan Palu, Rutan Donggala, Lapas Perempuan Palu, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Palu. Dari akumulasi itu tercatat hanya 1.795 tahanan yang memilih untuk tidak melarikan diri.
"Tapi mereka bagusnya sebagian ada yang melapor. Nanti urusan berikutnya, biar tenang semuanya, nanti bisa dicari lagi. Sekarang unsur keselamatan masing-masing dululah. Sekarang concern mereka sama keluarga banyak yang korban, kan. Diharapkan mereka terus membuat laporan."
Yasonna memastikan pihaknya tidak khawatir dengan indikasi adanya warga binaan yang enggan melapor. Ia mengaku Ditjen Pemasyarakatan dan unsur pelaksana memiliki data dan informasi yang menyangkut detail seluruh tahanan. (OL-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved