Iklan di Bioskop Jauh dari Abuse of Power

SEKRETARIS Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan masyarakat perlu melihat secara proporsional ihwal polemik iklan pemerintah di sejumlah biosko yang dinilai bentuk kampanye. Hasto menilai iklan pemerintah yang tayang di sejumlah bioskop hal yang wajar.

"Dalam konteks penyampaian keberhasilan (program pemerintah) ya itu merupakan posisi strategis yang dimiliki incumbent di manapun," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/9)

Hasto pun heran mengapa iklan yang menampilkan capaian hasil kinerja pemerintah justru menjadi polemik. Ia justru menilai ada yang salah membedakan antara penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dengan menggunakan kekuasaan.

"Abuse of power itu contohnya ketika ada salah satu pimpinan yang minta anaknya difasilitasi pada saat keluar negeri," kata Sekjen PDI Perjuangan itu.

Hasto meminta seluruh pihak berpikir proporsional dalam melihat polemik tayangan iklan capaian pemerintah di bioskop. Ia berharap seluruh pihak tak mudah berpikiran negatif terhadap pemerintah.

"Mari kita lihat secara proporsional kalau ada gagasan yang bright soal bangsa dan negara kenapa kita jadi begitu reaktif," ungkapnya.

Sebelumnya, iklan layanan masyarakat di bioskop ramai dibahas di media sosial. Iklan tersebut berisikan bagaimana pembangunan beberapa bendungan di Indonesia. Di akhir iklan, ada kutipan dari Presiden Joko Widodo yang diikuti dengan tagar #MENUJUINDONESIAMAJU.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon melalui akun Twitter-nya turut mengkritik iklan ini. Dalam kicauannya, dia menuliskan agar sebaiknya iklan ini dicopot dari bioskop.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga membantah iklan di bioskop itu merupakan bentuk kampanye. Iklan itu merupakan peran dan tugas yang sudah diamanahkan kepada kementerian untuk menjadi humas pemerintah atau government public relations. (A-5)