Presiden Gelar Rapat Rekonstruksi Lombok di Tenda Pengungsian

USAI meninjau penanganan gempa Lombok, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di tenda darurar milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di halaman RSUD Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Minggu (2/9).

Rapat itu dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPB Willem Rampangilei.

Dalam rapat itu, Presiden hendak memastikan penanganan pascagempa berjalan baik.

"Pastikan betul jumlah rumah rusak berat maupun rusak sedang dan rusak ringan. Data-data kerusakan rumah warga dibutuhkan untuk memudahkan mendistribusikan bantuan yang akan diberikan kepada tiap kepala keluarga," ujarnya.

Presiden meminta bantuan bagi rumah yang mengalami kerusakan berat bisa mendapatkan prioritas mendapatkan kucuran dana.

Adapun bantuan pembangunan rumah, masing-masing Rp50 juta untuk rusak parah, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta. "Saya harapkan besok paling tidak minimal bisa seribu diserahkan. Kemudian setelah itu penyerahan bantuan untuk perbaikan rumah lainnya segera dilaksanakan terus," pesan Presiden.

Selain perumahan, Jokowi juga meminta perbaikan fasilitas-fasilitas umum, khususnya sarana penunjang perekonomian rakyat bisa diprioritaskan.

"Misalnya pasar agar didahulukan. Terutama pasar-pasar yang rusaknya ringan agar segera diperbaiki dan masyarakat didorong untuk beraktivitas ekonomi kembali," ujar mantan wali kota Solo itu.

Selain itu, Jokowi turut menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membenahi fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan yang rusak maupun hancur karena gempa.

"Kemudian agar masyarakat diberi edukasi mengenai pembangunan rumah tahan gempa. Itu meminimalkan kerusakan yang terjadi jika ada gempa. Harus kita mulai pembangunan rumah dengan konstruksi risha (Rumah Instan Sederhana Sehat). Konstruksi Risha ini nanti akan dikawal oleh Kementerian PU," pungkasnya. (X-10)