Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, menyayangkan sikap Bawaslu menurutnya tidak konsisten dalam pelarangan bakal caleg mantan narapidana. Hal tersebut dianggap merugikan banyak pihak, terutama bakal caleg dan partai politik.
"Iya itulah Bawaslu harus konsisten dong. Kita kan sudah tanda tangan. Semua sudah tanda tangan pakta integritas, semua partai sudah tanda tangan pakta integritas," ujar Zulkifli, di gedung DPR, Jakarta, Jumat, (31/8).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan, kesepakatan tentang pelarangan pencalonan mantan narapidana tersebut telah diikuti oleh partainya. Sekarang dengan adanya 5 bakal caleg yang diloloskan oleh Bawaslu, menurutnya merupakan kerugian bagi partai lain yang telah mengikuti aturan tersebut.
"Calon-calon kita yang pernah kena masalah hukum tidak kita daftarkan. Tapi kok ada yang boleh ada yang tidak. Kan harus ada konsistensi. Jangan ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kan ini kan bagaimana ni, kita punya aturannya," ujar Zulkifli.
Zulkifli mengatakan, sikap Bawaslu tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik pada mereka. Publik akan menjadi bingung dengan kinerja penyelenggaara dan pengawas di pemilu 2019 mendatang. (OL-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved