Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH tidak menampik bahwa suhu politik jelang perhelatan pesta demokrasi, termasuk kondisi sosial di masyarakat, semakin memanas. Hal itu pun dinilai wajar karena politik merupakan bagian sosial dari kehidupan sebuah bangsa.
"Tetapi jangan sampai mendidih, jangan menyebabkan hal negatif bagi bangsa ini. Maka kita mengingatkan, sekarang menyelenggarakan pemilu dan yang milih itu rakyat untuk memilih para pemimpinnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, di Jakarta, Jumat (3/8).
Menurut Wiranto, pemilu di Tanah Air selama ini berjalan cukup demokratis. Bahkan, negara-negara di dunia pun ikut memberikan penilaian bahwa pesta demokrasi di Indonesia selalu berjalan sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin yang baik.
Ia berharap kontestasi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) mendatang tetap menghadirkan kualitas dan kompetisi kepada publik. Jangan sampai ajang tersebut justru dijadikan sarana adu fitnah, menyebarkan berita bohong (hoaks), dan menebar ujaran kebencian dan provokasi berbau SARA.
"Kalau dilakukan (mengadu kualitas dan kompetisi) maka kita jamin pemilu Indonesia itu akan bermartabat dan terhormat. Dan yang untung siapa? Bangsa Indonesia. Karena modalitas kita adalah persatuan dan kesatuan," ujar Wiranto.
Ia menambahkan, dewasa ini perhelatan pesta demokrasi memiliki fenomena baru, yaitu adanya kekuatan dan keinginan untuk membawa kekuatan bernada SARA sebagai instrumen adu popularitas guna mendulang suara publik.
"Akibatnya kita memecah belah masyarakat yang notabene mengharapkan keadaan aman dan tertib. Nah, saya mengimbau kepada elemen bangsa mari kita hadapi pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dengan perasaan gembira dan bersyukur," pungkasnya. (A-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved