Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS muda Partai NasDem Prananda Paloh dan sejumlah pegiat media sosial (medsos) di Medan, Sumatra Utara, melakukan kolaborasi dalam memerangi berita dan informasi bohong (hoaks).
Anggota DPR RI itu menyatakan mendukung penuh berbagai gerakan untuk memerangi penyebaran informasi bohong.
"Info hoaks tentu tidak bisa dimungkiri lagi keberadaannya. Hal ini akibat banyaknya pengguna medsos di Indonesia selaku negara dengan
populasi penduduk terbesar keempat di dunia," ujar Prananda dalam acara bertajuk Anak Medan Suka 'Ulok', Tapi Gak Suka 'Hoax', di Kota Medan, Jumat (3/8).
Menurut Prananda, info hoaks menjadi salah satu imbas dari pendidikan yang tidak tuntas dalam penggunaan internet. Sejak masuknya era
teknologi komputer hingga layanan internet, anak-anak muda bahkan para pelajar hanya diajari cara pengoperasian perangkatnya saja.
Pemberian pemahaman terhadap dampak dari penggunaan komputer dengan sambungan internet, dinilainya sangat minim. Wajar bila kemudian muncul ide penggunaan media sosial harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.
"Saya kira ini akan bisa dituntaskan dengan memasukkan pemahaman dampak
penggunaan teknologi komputer dan internet dalam kurikulum sekolah, sehingga pelajaran tentang manfaat dan dampaknya dapat dapat
tersampaikan secara serentak," ujarnya.
Prananda menambahkan, penyebaran informasi bphong atau hoaks saat ini sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Ancaman perpecahan bangsa bahkan ikut dipertaruhkan dengan memanfaatkan informaso hoaks.
Begitu juga dalam menyerang lawan politik. "Hal ini harus dituntaskan agar masyarakat secara bersama-sama tidak mudah termakan info hoaks. Saya sendiri sangat mendorong hal itu," ujar Prananda.
Dia mengimbau pengguna medsos harus berhati-hati dalam menyebarkan konten yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Indonesia termasuk negara yang paling banyak menggunakan media sosial. Terlebih para remaja yang masih labil dalam sisi pemikiran.
Acapkali, kata Prananda, hoaks disebar dan menyebabkan kekisruhan. Sudah begitu banyak juga kasus hoaks yang berujung kepada kasus hukum.
Prananda prihatin dengan hoaks yang cukup banyak beredar. Apalagi sudah mendekati tahun politik.
Dia tak membantah jika saat tahun politik, media sosial kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan. Dia mengimbau agar masyarakat lebih cermat lagi memilah informasi. Sebelum ikut menyebarkan, harus dipastikan sumber informasinya.
"Gunakan medsos untuk hal yang baik. Harus bisa bertanggungjawab dan beretika," ujarnya. (A-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved