Konflik PKS Bisa Picu Elektoral di Pileg

KONFLIK internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa berimplikasi secara elektoral di 2019. Ditandai dengan mundurnya sejumlah bakal calon legislatif petahana yang menolak kebijakan DPP PKS di bawah Sohibul Iman.

Politikus PKS Mahfud Siddiq mengatakan sejumlah kader yang mundur merupakan caleg petahana yang memiliki basis suara yang cukup kuat. Ia khawatir penggantinya tak mampu mendongkrak suara PKS di 2019.

"Penggantinya tidak punya basis sosial yang kuat. Itu bisa meng-ancam peroleh kursi PKS di dapil yang bersangkutan. Menurut saya itu bisa menjadi tantangan serius bagi PKS," kata Mahfud kepada Medcom.id (16/7).

Beberapa bakal calon legis-latif (bacaleg) mundur karena tak mau menandatangani surat edaran DPP PKS yang berisi kesediaan untuk mengundurkan diri sewaktu-waktu. Meka-nisme seperti ini dinilai membuat caleg tak kampanye secara optimal.

"Mungkin karena tidak setuju kewajiban tanda tangani surat untuk mengundurkan diri sewaktu-waktu. Mereka tidak akan bekerja secara maksimal juga di Pileg 2019. Karena itu menciptakan ketidakpastian.''

Sebelumnya, beredar surat dari DPP PKS tertanggal 29 Juni 2018 yang ditujukan kepada bakal calon legislatif (bacaleg) PKS untuk kursi DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Surat edaran bernomor 02/D/EDR/DPP-PKS/2018 itu memuat hasil rapat dewan pimpinan pusat (DPP) pada 27 Juni 2018. Isinya mewajibkan bakal calon anggota DPR/DPRD (BCAD) PKS melampirkan dokumen tambahan.

Ada tiga poin lampiran tambahan di antaranya, pertama, memastikan surat pernyataan BCAD (bakal calon anggota dewan) yang telah ditandantanga-ni sebelumnya tersampaikan di setiap level struktur yang ditetapkan.

Kedua, mengisi dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri yang terlampir bersama surat edaran ini.

Ketiga. mengisi dan menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong yang terlampir bersama surat edaran ini.

Wakil Ketua DPR yang juga Kader PKS Fahri Hamzah menambahkan surat pengunduran diri bertanggal kosong yang harus diteken tiap bacaleg membuat mereka enggan mencalonkan diri. Dia memperkirakan PKS bisa saja gagal maju pada Pileg 2019 lantaran kejadian ini.

"Orang PKS menganggap ini bentuk ketaatan kami (kader). Ini demokrasi. Anda sudah mengambil suara rakyat, ja-ngan berpikir secara organisasi. Nah, yang begini ini oleh pemimpin PKS sekarang enggak masuk di akalnya. Karena pemimpin ini tidak terbiasa hidup di alam demokrasi. Dia hidup dalam dirinya sendiri," tutur Fahri.

Pecah belah

Sosiolog UGM Ari Sucito saat menjadi pembicara di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, menyebut ada dua kubu berbeda di internal PKS yang memiliki orientasi politik berbeda. Perbedaan dua kubu tersebut, diketahui saat Fahri melaporkan Sohibul ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Di PKS itu kan sejak awal memang ada faksi-faksi yang tecermin dari kecenderungan orientasi politiknya berbeda. Kubu keadilan diisi orang-orang Tifatul Sembiring. Adapun kubu sejahtera dipromotori Anies Matta dan Fahri Hamzah. Dua kubu itu saling berebut kekuasaan. (Ant/P-1)