Belum Ada Pembahasan Cawapres antara PAN, PKS dan Gerindra

WASEKJEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto antara Gerindra, PKS, dan PAN secara bersama-sama.

"Belum ada pembicaraan cawapres yang melibatkan tiga partai dalam satu forum pembahasan," kata Hakim kepada Media Indonesia, Senin (16/7).

Hanya saja, kata Hakim, pihaknya telah berkomunikasi dengan Gerindra terkait sembilan nama capres/cawapres yang diajukan PKS untuk menjadi pendamping Prabowo.

Ia pun mengutarakan bahwa sudah ada satu nama kandidat yang akan dibawa ke dalam sidang Majelis Syuro PKS untuk ditetapkan.

Namun, Hakim tidak mau berkomentar lebih jauh apakah kandidat tersebut sebagaimana yang sempat beredar di media, yakni Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

"Pada saatnya akan kami sampaikan ke publik," ucapnya.

Untuk diketahui, sembilan nama bakal calon presiden dan wakil presiden dari PKS tersebut antara lain, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Juga, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

"Sesuai progres komunikasi kami dengan Gerindra, dewan pimpinan partai tingkat pusat akan segera melaporkan kepada sidang Majelis Syuro terdekat untuk menetapkan pasangan capres dan cawapres yang diusung PKS," terang Hakim.

Sidang Majelis Syuro tersebut rencananya akan digelar pada awal Agustus mendatang.

Lebih lanjut, jika nantinya ada partai politik yang ingin merapat dengan Gerindra dan PKS dalam pencapresan, Hakim mengatakan pihaknya sangat terbuka bagi parpol manapun, termasuk kepada PAN dan Partai Demokrat.

"Kita terbuka, semakin banyak semakin bagus," ucapnya.

Hanya saja, kata Hakim, posisi PAN saat ini masih berada di koalisi pemerintahan Joko Widodo. Menurutnya, PAN harus segera memutuskan kemana mereka akan berkoalisi dalam Pilpres 2019 nanti.

"Kita akan menghargai keputusan politik PAN, mengingat sementara ini PAN masih bagian dari koalisi inkumben. Apakah sudah bulat akan berkoalisi dengan Gerindra dan PKS di 2019? Jika sudah bulat tentu akan ada pembicaraan lebih lanjut terkait berbagai hal persiapan yang perlu dilakukan menjelang pendaftaran ke KPU," tuturnya. (OL-2)