Marwan Jafar Jangan Menganaktirikan Infrastruktur Desa

DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengkritik pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Robert mendesak keberadaan BUMDes ditinjau ulang. Menurut dia, banyak hal yang lebih penting untuk digunakan terkait penyaluran dana desa Rp1 miliar ketimbang mewajibkan pendirian BUMDes. "Lebih baik anggaran dipakai buat kebutuhan dasar masyarakat desa," ujarnya kepada Media Indonesia, kemarin. Permasalahan utama yang dialami desa saat ini ialah keterbatasan infrastruktur, seperti akses jalan ke sentra produksi serta kebutuhan air bersih. "Tidak perlu jalan besar, yang penting hasil produksi dapat secara cepat didistribusikan," ungkap dia.

Lebih jauh ia mengatakan penyalur-an dana desa sebaiknya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan di tingkat desa. Pasalnya, terdapat kurang lebih 6.000 kecamatan yang belum memiliki pusat kesehatan. "Ini kebutuhan dasar dan penting. Apalagi banyak sekolah yang rusak," paparnya. Robert menegaskan, desa saat ini sudah memiliki rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pembangunan desa (RKPDEs). Menurutnya, jangan dipaksakan membuat BUMNDes jika RPJMDes dan RKPDes tidak mencantumkan. "Semangat UU Desa ialah menjadikan desa mandiri, yakni membangun Indonesia dari desa. Saya juga mendesak pembentukan BUMDes tidak dilakukan secara langsung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Itu terlalu teknis," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pembentukan BUMDes merupakan prioritas. "Prioritas untuk BUMDes, baru kemudian untuk lainnya seperti infrastruktur," kata Marwan di Jakarta, Minggu (1/2). Ia beralasan dana desa yang pada tahun ini diberikan kepada setiap desa sebesar Rp240 juta-Rp270 juta tidak mungkin digunakan untuk infrastruktur. "Kalau dana desa digunakan infrastruktur, paling hanya sepanjang 9 kilometer," kilahnya. Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menargetkan pembentukan 40 ribu BUMDes. Akan tetapi, Robert menilai Marwan salah prioritas. "BUMDes inisiatif lokal dan bukan ranah pusat."