Golkar Rayu Demokrat

SEIRING dengan semakin dekatnya pencalonan presiden dan wakil presiden pada 4-10 Agustus 2018, sejumlah partai politik terus ber-upaya memperkuat koalisi.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan Partai Golkar mengajak pihaknya bergabung dalam koalisi parpol yang mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden di Pemilu Presiden 2019.

"Apakah benar ada ajakan kepada Pak Jokowi, itu betul. Jadi, dari Demokrat sudah disampaikan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kami tidak mempunyai capres, kami menyiapkan cawapres," kata Hinca di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan pertemuan tersebut membicarakan pilpres dengan substansinya bertukar informasi dari Airlangga selaku Ketua Umum Golkar dan SBY sebagai Ketua Umum Demokrat.

Menurut dia, saat ini ada dua capres, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, serta ada kemungkinan muncul selain keduanya. Hinca juga membantah kabar bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan opsi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menjadi cawapres, tapi menteri.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membahas Pilpres 2019 dengan SBY di rumah SBY di Mega Kuning-an, Jakarta, Selasa (10/7).

Airlangga mengatakan belum ada tawaran yang diajukan Golkar kepada Demokrat untuk masuk koalisi pendukung Jokowi. Menurutnya, semuanya masih cair.

Soal bandul politik Demokrat, apakah ke koalisi Jokowi atau Prabowo, Hinca menegaskan pihaknya menunggu Jokowi mengumumkan pendampingnya.

Secara terpisah, PKB menyatakan akan tetap mendukung Jokowi apabila mantan Wali Kota Solo itu tidak memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. "Tidak angkat kaki, tetap bersama Jokowi," kata Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid.

Sejauh ini, parpol pendukung Jokowi ialah Golkar, PDIP, PPP, PKB, NasDem, dan Hanura. Sebaliknya, pendukung Prabowo ialah PAN dan PKS.

Partai Gerindra membuka kemungkinan pendamping Prabowo dari parpol atau nonparpol.

"Partai Gerindra akan mengusung capres Prabowo Subianto, sedangkan cawapresnya bisa berasal dari parpol mitra koalisi atau dari profesional," kata Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro di Jakarta, kemarin.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya tetap konsisten dengan mitra politik yang selama ini terjalin, yaitu Gerindra dan PKS, meskipun pendamping Prabowo bukan dari partai matahari terbit. "Biasanya injury time (peng-umuman)," kata Zulkifli Hasan di Jakarta, kemarin.

Prabowo masih ragu

Terkait dengan pencalonan Prabowo, peneliti Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi, menilainya masih ada keraguan.

"Dari segi tujuan menyelamatkan suara Gerindra, Prabowo mesti maju. Tapi jika ingin memenangi pilres, Prabowo harus berpikir mencari calon yang lebih berpeluang mengalahkan Jokowi sebab kalau Prabowo vs Jokowi, Prabowo masih sulit," katanya, kemarin.

Di sisi lain, elektabilitas Jokowi yang masih di bawah 50% masih rawan. Tak mengherankan, kata dia, bila mantan Gubernur DKI itu hati-hati. "Makanya, cawapres Jokowi harus bisa mendongkrak elektabilitasnya," ungkap mantan anggota KPU Kabupaten Agam, Sumatra Barat, itu.

Sosok mantan Ketua MK Mahfud MD dinilai memiliki kapasitas dan basis pemilih Islam yang luas jika dipilih sebagai cawapres mendampingi Jokowi. Peneliti senior dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Deny JA, Toto Izzul Fatah, mengemukakan itu ketika dihubungi, kemarin.

Menurut Toto Izzul Fatah, kapasitas dan integritas Mahfud sudah oke. Mahfud juga dinilai memiliki basis keagamaan yang kuat dan basis pemilih muslim yang luas di Indonesia.

"Namun, popularitas Pak Mahfud masih harus dinaikkan. Pak Mahfud masih harus melakukan banyak pengenalan diri untuk menaikkan popularitas. Popularitas ini terkait dengan elektabilitas," tuturnya.

Menurut Toto, elektabilitas Mahfud MD saat ini masih di bawah 50% dan harus dinaikkan. (Gol/X-4)