Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ALIANSI Jurnalis Indonesia (AJI) Pontianak mengimbau seluruh peserta pilkada, parpol pendukung dan pengusung serta masyarakat pendukung tetap menjaga stabilitas daerah pascapemilihan umum kepala daerah (pilkada). AJI meminta semua pihak menjaga situasi politik agar tetap kondusif selama proses perhitungan perolehan suara segera dilakukan oleh KPU yang juga diawasi Bawaslu beserta jajaran.
"AJI Pontianak mengajak semua pihak menunggu proses rekapitulasi yang tengah diselenggarakan KPU Provinsi maupun Kabupaten & Kota. Ini menjadi tanggungjawab semua pihak, sebagai cerminan kedewasaan dalam berpolitik," ujar Ketua AJI Pontianak Dian Lestari, melalui siaran rilis, Sabtu (30/6).
Pilkada serentak di Kalimantan Barat, dinilai berlangsung aman, lancar, damai dan demokratis, baik itu pilgub maupun pilbub, dan pilwako." Masyarakat juga kian tertib dan partisipatif dalam pemungutan suara. Hal ini menunjukkan masyarakat di Bumi Khatulistiwa kian matang dalam berdemokrasi."
Meski demikian, AJI Pontianak kembali mengingatkan seluruh jurnalis yang meliput pelaksanaan Pilkada tetap bersikap independen dan non partisan, sebagaimana amanat UU Pers No 40 Tahun 1999 dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/2018 Tentang Posisi Media dan Imparsialitas Jurnaslis Dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Kami mengingatkan seluruh jurnalis agar tidak menjadikan medsos sebagai sumber utama berita, mengingat medsos acapkali menjadi sarana penyebaran berita-berita hoaks/ kabar bohong," ujar Koordinator wartawan Sejuk Kalbar itu.
AJI Pontianak juga mengapresiasi kerja keras pihak keamanan baik Polri dan TNI serta instasi terkait lainnya dalam menjaga keamanan selama tahapan hingga saat ini. Aparat diminta mengambil tindakan tegas terhadap segala aksi massa yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban, sehingga berdampak terhadap kondusifitas daerah. (RO/OL-5)
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved