Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
ALIANSI Jurnalis Indonesia (AJI) Pontianak mengimbau seluruh peserta pilkada, parpol pendukung dan pengusung serta masyarakat pendukung tetap menjaga stabilitas daerah pascapemilihan umum kepala daerah (pilkada). AJI meminta semua pihak menjaga situasi politik agar tetap kondusif selama proses perhitungan perolehan suara segera dilakukan oleh KPU yang juga diawasi Bawaslu beserta jajaran.
"AJI Pontianak mengajak semua pihak menunggu proses rekapitulasi yang tengah diselenggarakan KPU Provinsi maupun Kabupaten & Kota. Ini menjadi tanggungjawab semua pihak, sebagai cerminan kedewasaan dalam berpolitik," ujar Ketua AJI Pontianak Dian Lestari, melalui siaran rilis, Sabtu (30/6).
Pilkada serentak di Kalimantan Barat, dinilai berlangsung aman, lancar, damai dan demokratis, baik itu pilgub maupun pilbub, dan pilwako." Masyarakat juga kian tertib dan partisipatif dalam pemungutan suara. Hal ini menunjukkan masyarakat di Bumi Khatulistiwa kian matang dalam berdemokrasi."
Meski demikian, AJI Pontianak kembali mengingatkan seluruh jurnalis yang meliput pelaksanaan Pilkada tetap bersikap independen dan non partisan, sebagaimana amanat UU Pers No 40 Tahun 1999 dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/2018 Tentang Posisi Media dan Imparsialitas Jurnaslis Dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Kami mengingatkan seluruh jurnalis agar tidak menjadikan medsos sebagai sumber utama berita, mengingat medsos acapkali menjadi sarana penyebaran berita-berita hoaks/ kabar bohong," ujar Koordinator wartawan Sejuk Kalbar itu.
AJI Pontianak juga mengapresiasi kerja keras pihak keamanan baik Polri dan TNI serta instasi terkait lainnya dalam menjaga keamanan selama tahapan hingga saat ini. Aparat diminta mengambil tindakan tegas terhadap segala aksi massa yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban, sehingga berdampak terhadap kondusifitas daerah. (RO/OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved