Beredar Form C1 Pemilihan Berubah

HASIL hitung cepat Pilkada Kota Makassar yang memenangkan kotak kosong menimbulkan banyak spekulasi. Kemarin (Jumat, 29/6/2018), beredar foto tentang perbedaan hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada form C1 dari TPS dengan hasil pada laman Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Hal itu mendapat respons keras dari salah satu pendukung. Dalam menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar Nursari, yang ditemui di kantornya, juga mengakui sudah mendengar informasi mengenai hal itu. Bahkan dirinya sudah menghubungi seorang Komisioner KPU Makassar, melalui pesan Whatsapp untuk mengonfirmasi kabar itu. Namun hingga kemarin petang belum ada jawaban.

“Saya sempat WA salah satu komisioner KPU Kota Makassar, tapi belum dibalas,” ujarnya, kemarin. Menurut Nursari, jika terbukti ada kecurangan pada rekapitulasi hasil pemilihan, sanksi yang menanti cukup berat, seperti hukuman pidana. Terlebih jika pelakunya ialah penyelenggara pemilu.

Hanya, menurutnya, peluang untuk dapat mengubah hasil rekapitulasi peroleh­an suara pada form C1 TPS cukup sulit. Alasannya, Panwaslu juga mengawal surat suara dari tingkat TPS. Petugas panwas disebutnya ada pada semua TPS untuk mengawasi jalannya pilkada hingga penghitungan suara. Mereka sudah diinstruksikan untuk tidak meninggalkan lokasi TPS sebelum penghitungan selesai.

Bahkan, sesampainya di PPK, panwascam dan PPL baru meninggalkan lokasi setelah memastikan semua kotak masuk di ruangan yang aman dan digembok. “Gemboknya ada tiga: 1 di panwas, 1 di polisi, dan 1 dari KPU. Praktis tidak bisa dibuka kalau tidak ada salah satu,” imbuhnya.

Petugas pengawas juga wajib dan berhak mendapatkan salinan form C1, yang nantinya akan direkapitulasi dan menjadi pedoman panwas mengenai hasil penghitungan. “C1 sudah kami amankan, dan kami punya data soal itu. Nanti kita akan konfirmasi bersama-sama dengan teman KPU, soal data yang kami miliki dan data yang ada di website KPU yang dimaksud tadi. Jadi akan kita sandingkan, termasuk dokumentasi tiap TPS,” paparnya.

Sementara itu, Komisio­ner KPU Makassar, Rahma Saiyed, yang dikonformasi terkait hal itu, mengaku baru akan mengonfirmasi ke komisioner lainnya.

Terkendala ombak
Sulitnya medan di beberapa­ daerah masih dihadapi oleh panitia pilkada untuk menuntaskan tugasnya. Seperti saat pengembalian kotak suara Pilgub Jatim dari enam kecamatan di Kabupaten Sumenep yang terkendala ombak laut.

Enam kecamatan itu semuanya merupakan kecamatan yang berada di wilayah kepulauan, antara lain Kecamatan Arjasa dan Kangayan di Pulau Kangean, Kecamatan Sapeken di Kepulauan Sapeken, Kecamatan Raas, Kecamatan Gayam, dan Kecamatan Masalembu.

“Hingga sore ini baru 21 kecamatan yang telah mengembalikan logistik pilgub ke KPU,” kata Komisioner KPU Sumenep, Malik Mustofa, kemarin. Dari hasil koordinasi dengan masing-masing PPK di kecamatan yang belum mengembalikan itu, kendalanya ialah ombak dan tidak adanya kapal yang berlayar.

“Kami harap sebelum 4 Juli semua kotak suara dari 27 kecamatan sudah ada di KPU. Hari ini kotak suara dari Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi, sudah dalam perjalanan.” Sesuai jadwal KPU, rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten akan dilaksanakan pada 4 hingga 6 Juli. (MG/N-1)