Antisipasi Sentimen SARA di Pilpres

PASCAPEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) memperlihatkan politik uang dan politik dinasti tidak lagi begitu berpengaruh. Pun demikian tetap harus diwaspadai, terlebih politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang implikasinya begitu tinggi dan dikhawatirkan bisa kembali terjadi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw, mengatakan, khusus politik dinasti bisa dilihat di beberapa daerah banyak keluarga pimpinan daerah sebelumnya kalah. Seperti di Pemilihan Gubernur Lampung, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Selatan. Meski begitu, di beberapa daerah juga masih ada yang menang namun dalam jumlah kecil.

"Seperti di Banten misalnya. Cuma memang persentasenya sangat kecil sekali. Sekarang malah yang banyak menang benar-benar figur yang elektabilitasnya tinggi. Sebut saja di Jawa Barat ada Ridwan Kamil," terangnya.

Jerry pun mencatat, politik uang juga demikian tidak begitu berpengaruh. Ini pun seiring dengan politik dinasti yang tidak berpengaruh lagi. Namun yang menjadi perhatian pentingnya yakni ke politik SARA.

Yang mana, lanjutnya, sepekan menjelang pelaksanaan Pilkada begitu dominan dimainkan oleh tim dari sejumlah pasangan calon yang bertarung.

"Yang terakhir itu kan sebelum hari H pencoblosan. Nah, apakah itu dipicu oleh lembaga survei atau apa kami juga tidak tahu," ujarnya.

Menurut Jerry, jika dilihat dari hasil survei yang kemudian menyebutkan pasang calon tertentu semakin dibawa, bisa jadi dimainkan oleh timnya ke politisasi SARA sehingga bisa mendongkrak elektabilitas pasangan calon tertentu. Meski para kandidat yang bertarung semuanya beragama Islam.

"Di Jawa Barat misalnya masih tinggi politik SARA. Sementara kita tahu bersama semua calon di sana beragama Islam," sebutnya.

Selain itu, di daerah lainnya juga terjadi begitu masif. Seperti halnya di Sumatra, Kalimantan Barat, Maluku, dan Sulawesi Selatan.

Hal ini, lanjut Jerry, harus diperhatikan dan menjadi catatan penting pihak terkait sehingga tidak terjadi di Pilpres mendatang.

"Ya kalau tidak diantisipasi bisa sampai ke 2019. Dan ini akan terus berlangsung sentimen sara untuk mengangkat elektabilitas," imbuhnya.

Sementara itu, Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menambahkan, politik SARA memang begitu efektif untuk memobilisasi massa di Pilkada. Dan ini pun terjadi di Pilkada tahun ini. Bahkan secara umum berdasarkan hematnya, begitu dominan terjadi.

"Ada catatan begitu dan terjadi di sejumlah daerah. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian serius oleh pihak terkait sehingga tidak terulang di Pilpres," ungkapnya.

Politik SARA, tambah Ray, merupakan salah satu cara baru dalam pesta demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang terjadi padi Pilkada DKI 2017 lalu faktanya berpengaruh terhadap hasil Pilkada. Ini pun lanjutnya, masih dimainkan di Pilkada tahun ini.

"Sangat berpengaruh. Makanya benar-benar harus diantisipasi terlebih ini kan persoalan umat beragama jangan sampai hanya karena itu terjadi perpecahan di negeri ini," tandas Ray. (OL-1)