Lobi Koalisi Sambut Pilpres 2019

PARTAI-partai pendukung Joko Widodo terus berkonsolidasi menghadapi Pilpres 2019. Mereka menilai hasil pilkada serentak 2018 dapat menjadi modal politik untuk memperkuat koalisi yang mengusung Jokowi lanjut dua periode.

Hal ini terungkap setelah Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy di Kantor DPP PPP, Jakarta, kemarin.

"Kami coba untuk menjalin semacam protokol atau pengertian sehingga nanti tidak bisa dipecah belah lagi dalam mendukung Bapak Presiden. Tadi kita sudah menyepakati langkah-langkah untuk persiapan Pileg dan Pilpres 2019," ujar Airlangga.

Menurut dia, pertemuan ini penting dilakukan setelah muncul hasil hitung cepat Pilkada 2018. "Peningkatan modal politik ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret, termasuk juga komunikasi intens antara ketua umum partai dan presiden," tandasnya.

Airlangga ikut mengusulkan agar koalisi pendukung Jokowi segera dipastikan. Hingga kini, sambung dia, terbuka kesempatan bagi parpol lain untuk bergabung.

Perihal calon wakil presiden, Airlangga menyebut hal itu akan segera dibahas dan keputusannya diserahkan kepada Jokowi.

Senada, Romahurmuziy menyatakan konsolidasi pendukung Jokowi terus diperkuat. "Ada kesepakatan untuk segera berkonsolidasi untuk pilpres," pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan belum ada pembicaraan soal cawapres. Menurut dia, perlu kesatupaduan kepemimpinan antara Jokowi dan cawapresnya sehingga dapat saling melengkapi.

"Harus sama-sama punya komitmen di dalam politik ideologi, politik luar negeri, anggaran. Masih dilakukan dialog dengan tak lupa memperhatikan suara rakyat. Ketua umum partai juga akan bertemu dan Pak Jokowi akan menyampaikan pandangan politiknya lalu dibahas bersama. Setelah mengerucut, kita bentuk tim kampanye bersama," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, Partai Gerindra mengaku terus berkomunikasi dengan PAN dan PKS soal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid sempat menyinggung soal wacana memasangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sebagai pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2019.

JK terhambat MK

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan tidak mempersoalkan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

"Oh tidak ada soal. Saya mau istirahat. Saya bukan menggugat," kata JK di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya sejumlah pihak mengajukan uji materi tentang Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i pada UU Pemilu karena ingin JK kembali mendampingi Jokowi. Namun, MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan karena itu pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Terkait putusan MK, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan partainya lalu mewacanakan duet Jusuf Kalla dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di 2019.

"Soal suara yang masih kurang 9%, kami yakin akan mampu mencarinya lewat komunikasi dengan partai lain yang seide dan sepahaman," ujar Jansen. (Nur/Opn/Ant/X-11)