Evaluasi Berjalan, Bawaslu Proses Semua Pelanggaran Pilkada

BADAN Pengawas Pemilihan Umum RI masih melakukan evaluasi terhadap Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang baru saja dilakukan serentak pada Rabu (27/6) kemarin di 171 daerah di Indonesia.

Anggota Bawaslu RI, M Afifudin, mengatakan, sebagaimana seruan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo proses evaluasi pasti dilakukan dan itu masih berjalan terkhusus mengawal distribusi surat suara hasil pencoblosan di seluruh TPS yang ada.

"Otomatis evakuasi pasti dilakukan dan sekarang pun masih berjalan," terangnya kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (28/6).

Menurut Afifudin, jika melihat fenomena pasca-Pilkada masih bisa dibayangkan. Terkhusus soal dugaan pelanggaran politik uang.

"Kami sudah melakukan pencegahan di banyak hal, kami juga lakukan patroli. Terus di daerah juga luar biasa pencegahannya. Kita ini kan juga tidak hanya mengawasi soal penindakan tapi juga pencegahan," ungkapnya.

Terlepas dari kekurangan yang ada, Bawaslu menilai situasi Pilkada secara umum tidak sebrutal yang dipikirkan. Bahwa tetap melakukan penindakan dan pencegahan telah dilakukan.

"Termasuk soal temuan politik uang. Misalnya yang terjadi 40-an dan yang lagi diproses 30-an laporan. Semua pasti akan kami tindak," tegas Afifudin.

Tidak hanya itu, soal pengawasan pendistribusian logistik Pilkada juga tidak luput dari pengawasan Bawaslu. Bahkan pasca Pilkada ditemukan 70-an TPS untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena ada pemilih yang ganda dan pemilih yang tidak seharusnya memilih kemudian memilih.

"Hari ini kami telah sepakati untuk melakukan PSU terhadap sejumlah PSU tersebut. Semoga bisa berjalan sesuai harapan dan tidak ada kendala lagi," harap Afifudin.

Sementara itu, terkait adanya dugaan surat suara yang hilang, Bawaslu juga sudah melakukan koordinasi sehingga terkoneksi dengan baik di daerah.

"Dugaan hilangnya surat suara itu juga kita sudah sepakati bersama untuk diganti dan itu sudah terkoneksi langsung jadi hal teknis soal administrasi dan lainnya langsung kami tindak. Insya Allah kalau kekurangan kita perbaiki bersama secepatnya," tandas Afifudin.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, memberikan seruan kepada penyelenggaran Pilkada terkhusus Bawaslu RI. Di mana menurut Bamsoet sapaan akrabnya itu, Bawaslu harus mengawal distribusi surat suara hasil pencoblosan di seluruh TPS yang ada.

Selain itu, Bamsoet juga menyoroti masih adanya dugaan money politics dan bentuk kecurangan lainnya pada sejumlah pilkada. Antara lain di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatra Utara, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Tidak sampai disitu politisi Golkar itu juga meminta KPU, dan Bawaslu bersama dengan kepolisian untuk terus menyelidiki hilangnya 2.467 surat suara menjelang pencoblosan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Cirebon, Jawa Barat di Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon.

Meski pemungutan suara Kabupaten Cirebon sudah terlaksana dengan menggunakan surat suara cadangan, namun hilangnya ribuan surat suara itu harus diungkap.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, apa yang disampaikan Bamsoet sesuai dengan data pelanggaran sudah dipublis Bawaslu dan Bawaslu fokus untuk mengawal proses tindaklanjut dari pelanggaran-pelanggaran tersebut.

"Setelah pungut hitung, pengawasan selanjutnya adalah pergerakan kotak suara, untuk memastikan tidak terjadi pembukaan kotak suara, perubahan hasil penghitungan, atau kecurangan lainnya," imbuh Ratna. (OL-1)