KIPP : Logistik dan Netralitas ASN Masih Jadi Tantangan

PERSIAPAN logistik dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada tahun ini. Menurut pantauan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), keterlambatan dan kekurangan logistik Pilkada masih terus terjadi terutama di dua daerah, yakni Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Laporan KIPP Jatim, ada logistik dokumen Pilkada 2018 yang dikirim tidak sesuai ketentuan, di antaranya dikirim dalam kardus mie instan," kata Sekjen KIPP, Kaka Suminta, dalam keterangan tertulis, Selasa(26/6).

Kaka juga menyoroti keberadaan daerah yang masih sulit dijangkau, sehingga distribusi logistik dari tahun ke tahun masih menemui kendala. Beberapa daerah seperti Sulawesi Tenggara dan pantai utara Pulau Jawa dilaporkan sedang mengalami bencana banjir.

Hujan mulai turun di beberapa daerah, sehingga memerlukan perhatian terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Hal itu, agar pelaksanaan bisa tetap dilanjutkan dengan memperhatikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pungut dan hitung suara.

"Perhatian khusus perlu kita berikan untuk daerah Papua dan daerah terpencil, baik dari sisi keamanan maupun aspek lainnya seperti logistik, keamanan, dan netralitas di TPS, serta proses dan hasil pungut hitung suara, sampai rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada," imbuhnya.

Persoalan netralitas ASN dalam Pilkada juga masih menjadi tantangan. Beberapa ASN di beberapa daerah seperti Maluku Utara (Malut), Maluku, juga Sumatera Selatan, memperlihatkan ketidaknetralannya dengan berkampanye di sosial media pada dua hari masa tenang

Pun dengan rumor tentang netralitas TNI Polri yang juga perlu diklarifikasi untuk kasus Pilkada Maluku, dan Jabar. KIPP juga mendapat laporan dari Malut dan Kepulauan Riau menduga adanya pertemuan dan tindakan oknum Polri yang dinilai tidak netral.

"Ini merupakan peringatan untuk pemerintah, agar menjaga marwah TNI dan Polri secara sungguh-sungguh," tandasnya.

Terkait rumor politik uang selama masa kampanye, diduga akan terus terjadi pada masa tenang. politik uang juga dicurigai akan muncul pada saat pemungutan suara dan setelahnya. Kakak menilai kondisi tersebut seharusnya bisa diawasi dan ditindak oleh Bawaslu, selain pencegahan penggunaan atribut pendukung atau kelompok tertentu di lingkungan TPS.(OL-6)