Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PILKADA serentak seyogianya tidak menjadi ajang politisasi identitas berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurut Kepala Staf Presiden Moeldoko, kebencian menjadi mudah terbentuk ketika isu politik identitas berdasarkan SARA digunakan.
"Jangan coba-coba mengangkat isu SARA, identitas apapun. Hal itu akan memunculkan pertikaian dan konflik," ujarnya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (25/6).
Moeldoko mengakui di sejumlah daerah yang menggelar pilkada masih ada yang menggunakan sentimen identitas demi meraup suara. Menurutnya, selain merusak demokrasi politisasi, isu SARA juga akan memicu terjadinya konflik kekerasan.
"Janganlah itu digunakan. Karena, begitu kita memasuki area itu, sesungguhnya nanti pada akhirnya akan memukul dirinya sendiri. Untuk itu saya ingin berpesan agar masing-masing memiliki sifat negarawan yang bijaksana," pungkasnya. (A-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved