Pilkada Serentak Dijamin Aman

GENDERANG perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 Juni ditabuh.

Pemerintah memastikan pesta demokrasi di 171 daerah (17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten) berjalan aman, tertib, dan lancar.

Hal itu dinyatakan pemerintah dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, kemarin.

Rapat yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto itu dihadiri sejumlah pemimpin lembaga terkait, seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Wiranto mengemukakan rapat dengan agenda kesiapan akhir pilkada serentak 2018 bertujuan membahas pelbagai hal yang sebelumnya dinilai masih ada kendala. "(Harapannya) pada pilkada nanti tidak ada masalah, baik penyelenggaraannya maupun pengamannya," katanya.

Contohnya, sambung dia, persoalan pencairan anggaran dalam perhelatan tersebut juga sudah rampung dibahas. Dipastikan, sebelum hari H anggaran itu sudah sampai ke beberapa daerah yang sebelumnya mengalami kendala. "Memang ada beberapa yang belum sampai, tetapi pada saat pilkada dilaksanakan anggaran sudah sampai," kata dia.

Selain itu, tambah dia, persoalan logistik berupa ditemukannya surat suara dan kotak suara rusak pun telah diatasi. Pemerintah melakukan produksi ulang dengan cepat, menghitung, serta memastikan distribusi logistik tersebut berjalan lancar. "Kesiapan IT sudah diperhitungkan untuk dapat mengover kegiatan pilkada," ungkapnya.

Netralitas aparatur sipil negara (ASN), termasuk TNI dan Polri, imbuh Wiranto, juga dijamin pemerintah. "Tetap bersikap netral, tidak boleh berpihak pada paslon ataupun partai politik tertentu," pungkas Wiranto.

Distribusi logistik

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan persiapan pilkada sudah berjalan dengan baik. "Semua sudah siap. Hanya untuk distribusi logistik ada beberapa daerah yang masih berjalan," kata Wahyu, kemarin.

Untuk hak pilih warga, Wahyu mengatakan pihaknya akan berupaya maksimal agar semua warga yang datang ke TPS bisa menggunakan hak pilih. "Peraturan KPU untuk bisa mengakomodasi warga yang datang ke TPS, baik pakai C-6, KTP-E, ataupun surat keterangan (suket)," terangnya.

Di sisi lain, pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran Bandung Muradi mengatakan pilkada ialah ajang pendewasaan politik masyarakat dalam menghadapi ajang demokrasi berikutnya, yakni Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.

Dia mengharapkan pilkada serentak 2018 mampu membawa masyarakat memilih pemimpin yang lebih baik berdasarkan rekam jejak dan program kerjanya. "Pilkada harus dijauhkan dari kampanye hitam, politik uang, dan politik identitas," kata Muradi saat dihubungi kemarin.

Terkait dengan Pilgub Jabar 2018, menurut Muradi, beberapa daerah diprediksi rawan terjadinya politik uang dan identitas. "Politik uang di pantura (pantai utara)," katanya.

Politik identitas, menurutnya, rentan terjadi di Sukabumi, Garut, Cianjur, dan Tasikmalaya. "Sampai hari ini orang memilih berdasarkan level agama. Ada anggapan calon-calon tertentu tidak memiliki karakteristrik religius," pungkasnya. (Put/BY/X-4)