Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) Ratna Sarumpaet mengaku dirinya hanya memfasilitasi warga Jawa Tengah dari 35 kabupaten untuk datang ke KPK. Itu terkait dengan status Ganjar Pranowo yang menjadi salah satu kandidat calon gubernur Jawa Tengah.
Ratna menyebut kedatangannya untuk mencerahkan warga dalam memilih pemimpin di Jawa Tengah nantinya.
"Saya di sini memfasilitasi kawan-kawan di Jawa Tengah dari 35 kabupaten. Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan terhadap kedudukan kasus Ganjar Pranowo dalam kasus KTP-E," terang Ratna di Gedung KPK Jakarta, Jumat (22/6).
Ratna mengkritik pemerintah karena ada orang yang diduga terlibat kasus masih diperbolehkan mencalonkan diri. Padahal, menurut dia, seharusnya pilkada harus bersih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
Ratna menyampaikan dalam kunjungan tersebut ia tidak mendapatkan jawaban yang signifikan dan cenderung normatif. Padahal, ia yakin bahwa Ganjar terlibat dalam kasus KTP-E tersebut. Ganjar hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam kasus korupsi KTP-E.
Ratna dalam kesempatan tersebut juga membantah bahwa dirinya menjadi tim sukses dari salah satu calon di Jawa Tengah. Ia pun membantah bahwa peserta kunjungan tersebut mendapatkan bayaran sejumlah uang.
"Saya ini tidak timsesnya siapa-siapa. Saya ini menggelar diskusi di Jateng, karena saya konsen melihat Jawa Tengah itu 32 kabupaten dari 35 terlibat korupsi. Ya enggak lah (Terima uang) bagaimana fitnah ya sudah silahkan saja tetapi meraka sudah jauh-jauh jangan lah difitnah," pungkas Ratna. (A-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved