Arus Mudik Versi Fadli Zon: Macet, Pemerintah Gagal

WAKIL Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti kemacetan di jalur tol Cikampek dan Cipali pada mudik Lebaran 2018. Dari laporan yang diterimanya, parahnya kemacetan yang terjadi pada arus mudik dan arus balik menandakan pemerintah gagal mengelola kemacetan mudik tahun ini.

"Dari pemberitaan media dan laporan rekan-rekan yang mudik, kemacetan parah masih tetap terjadi di sejumlah ruas tol. Baik para arus mudik maupun arus balik. Di tol Cikampek pada H-2 Idul Fitri, misalnya, terjadi kemacetan parah hingga 30 kilometer. Kemacetan lebih parah terjadi di ruas tol Cipali mencapai 42 kilometer. Begitu pula pada arus balik. Kemacetan sama parahnya terjadi pada ruas tol tersebut," ujarnya di Jakarta, Kamis (21/6).

Ia bahkan menilai pembangunan sejumlah ruas tol baru yang menjadi kebanggaan pemerintah belum menjadi sebuah solusi antisipasi mudik lebaran. Begitu juga dengan rekayasa lalu lintas berupa contraflow yang dinilainya tidak maksimal mengurai kemacetan. Oleh karena itu, pihaknya menganggap klaim keberhasilan terlalu dini yang digembar-gemborkan di media tidak sesuai realita.

"Pembangunan infrastruktur jalan bagus-bagus saja. Tapi belum tentu dapat atasi kemacetan. Pemerintah juga harus menghitung jumlah mobil dengan kapasitas jalan dan pemenuhan pelayanan standar lainnya. Jelas masyarakat dirugikan karena harus membayar tarif tol mahal, namun tetap merasakan kemacetan. Sementara itu pengelola jalan tol dapat keuntungan besar karena volume kendaraan yang tinggi. Seharusnya jalan tol adalah jalan bebas hambatan dan mempermudah perjalanan," tandasnya.

Fadli juga menilai pengelola jalan tol kerap abai terhadap penyesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan pemeriksaan BPK 2017 ada sejumlah temuan pemenuhan SPM jalan tol yang tidak memadai. Seperti, belum adanya SOP pemeriksaan pemenuhan SPM yang lengkap, tak adanya penetapan standar penggunaan kecepatan tempuh rata-rata, dan beberapa ruas tol ditemukan masih tak penuhi indikator jumlah antrean kendaraan dan kecepatan tempuh minimal rata-rata. Mestinya pemerintah instruksikan BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) fokus perbaiki kekurangan tersebut.

"Kalau SPM ini ditangani, kemacetan parah dalam momen mudik lebaran bisa diperbaiki. Pemerintah perlu memikirkan konsep yang lebih matang dalam mengelola mudik Lebaran. Baik BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) maupun BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) harus menuntaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. Jangan sampai masyarakat pengguna jalan tol kembali dirugikan, membayar tarif yang makin mahal untuk pelayanan yang makin buruk," pungkasnya. (OL-4)