PKS Sebut Koalisi Keumatan Tak Di Bawah Komando Rizieq

WAKIL Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan koalisi keumatan tidak berada di bawah komando Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Kami partai politik tidak dalam posisi berada di bawah Habib Rizieq. Kami yakin juga Habib Rizieq tidak berada di antara partai-partai politik. Itu adalah aspirasi dari beliau yang ternyata aspirasi itu sudah terlaksana," ujar Hidayat, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (8/6).

Menurut Hidayat, istilah 'koalisi keumatan' dicetuskan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan Rizieq dengan maksud agar Partai Gerindra, PKS, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) bersatu. Kenyataannya, sambung dia, PKS sudah mengumumkan mendukung Prabowo meski belum deklarasi resmi. Sementara itu, PAN dan PBB belum menentukan sikap di Pemilu 2019.

"Tanpa dibawa ke Mekah pun sesungguhnya kebersamaan politik itu sudah berjalan. Nah bagaimana dengan 2019? Kan sudah dideklarasikan Sekretariat Bersama. Karenanya, beliau (Rizieq) saya yakin tidak dalam rangka mendikte partai politik," tandasnya.

Pihaknya pun tidak mempermasalahkan Partai Demokrat yang enggan bergabung dengan koalisi keumatan. Demokrat tidak tertarik bergabung dengan koalisi keumatan apabila di bawah komando Rizieq. Hal itu disampaikan oleh Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean di DPP Partai Demokrat, Kamis (7/6).

"Kalau kemudian rekan-rekan dari Demokrat kemudian tidak setuju dengan istilah ya bebas saja. Kami pun belum memberikan nama atas koalisi ini, namanya apa. Kami cuma sepakat sebaiknya nama itu yang kemudian bisa merangkum semuanya dan tidak menghadirkan semacam perasaan terdiskriminasikan. Tidak juga dalam tanda petik poros Islam. Bisa namanya koalisi kebangsaan, bisa namanya koalisi keumatan, kerakyatan, apa saja. Yang jelas nama itu belum kami putuskan," pungkas Hidayat. (A-2)