Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Frekuensi Laporan Gratifikasi:
1. Kementerian Agama 59 laporan
2. Kementerian Perhubungan 58 laporan
3. Kementerian Kesehatan 50 laporan
4. Pemprov DKI Jakarta 45 laporan
5. Kementerian Agama 38 laporan
Frekuensi Penetapan Milik Negara
1. Kementerian Agama 52 SK (surat ketetapan)
2. Kementerian Perhubungan 46 SK
3. Kementerian Agama 38 SK
4. Kementerian Agama 18 SK
5. BPJS Ketenagakerjaan 17 SK
Total Nilai Gratifikasi Milik Negara Terbesar
1. Presiden Joko Widodo Rp58 miliar
2. Wakil Presiden Jusuf Kalla Rp40 miliar
3. Pegawai Pemprov DKI Jakarta Rp9,8 miliar
4. Dirjen salah satu kementerian Rp5,3 miliar
5. Mantan Menteri ESDM Sudirman Said Rp3,9 miliar
Berita terkait : Presiden Jokowi Pelapor Nilai Gratifikasi Terbesar
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved