Waspadai Perang Isu Pada Pilpres 2019

PERANG isu diprediksi bakal mewarnai Pilpres 2019. Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan saling lempar isu ini diperkirakan tidak terhindarkan.

"Karena pilihan masyarakat cukup terpengaruh oleh isu. Dan ketika dipengaruhi, maka hasilnya paralel dengan apa yang dipilih," kata Qodari dalam rilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Nawa Cita Jokowi di Hotel Atlet Century, Selasa (22/5).

Qodari mencontohkan pada 15-22 April lalu ketika sebanyak 34,8% dari 1200 responden yang disurvei menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi-Jusuf Kalla, hal yang menarik adalah prosentase alasan-alasan ketidakpuasannya.

Isu adanya serbuan tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok menempati urutan ketiga alasan responden tidak puas dengan sebanyak 10,3% di bawah isu harga sembako yang tidak stabil di urutan pertama (19,1%) dan lapangan pekerjaan terbatas (12,1%).

"Ini menunjukkan masyarakat sudah bisa membaca isu yang beredar atau sengaja diarahkan untuk melihat isu itu," kata Qodari.

Ia juga menyatakan, responden yang tidak puas maupun tidak ingin memilih Jokowi kembali paralel suaranya berpindah ke kubu saingan terberat yakni Prabowo Subianto.

"Isu-isu ini paralel dengan pilihan yang kemudian dipilih oleh responden. Yang tidak puas lalu ke kubu Prabowo," ujarnya.

Ia pun meminta penyelenggara pemilu waspada terhadap penggunaan isu-isu ini. Menurutnya, jika tidak diawasi, maka perang isu ini bisa mengarah pada hal negatif dan memecah belah rakyat.

Qodari berharap Bawaslu RI menitikberatkan pengawasan pada dunia Maya. "Karena bisa jadi nanti perangnya akan lebih panas di dunia Maya dari pada di dunia nyata. Karena penggunaan media sosial yang sudah masif," tuturnya.

Ia pun meminta agar ke depan elit politik bisa berkompetisi dengan baik dan tidak menggunakan isu-isu negatif yang bisa memecah masyarakat.

Selain itu, penyelenggara pemilu juga harus bekerja keras menyadarkan masyarakat tentang literasi digital serta pengayaan isu yang benar untuk melawan berita hoax yang diyakini masif beredar jelang pemilu.

"Harus ada literasi digital dan penyadaran isu. Bagaimana agar masyarakat mau memilih-milih berita agar tidak termakan hoax, lalu bisa juga dengan mengimbau agar mengecek kebenaran melalui media-media mainstream," tukasnya. (OL-5)