Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochamad Afifuddin menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat kecolongan terkait adanya pernyataan 'Ganti Presiden 2019' dalam acara debat publik kedua Pilkada Jawa Barat, Senin (14/5) malam.
Kejadian tersebut semestinya tidak terjadi terutama dalam forum terbuka resmi seperti debat Pilkada.
"Kami pertanyakan mengapa sampai ada yang bisa membawa kaus (kaus bertuliskan #2019GantiPresiden). Sebab, dalam situasi ini kan semua seharusnya bisa menjaga suasana. Saya merasa kok panitia atau KPU (Jabar) yang kecolongan," ujarnya di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).
Afifuddin memperkirakan masalah di debat terbuka semalam berkaitan dengan profesionalitas penyelenggara pemilu. Bawaslu pusat akan menunggu hasil kajian yang dilakukan pengawas pemilu di Jawa Barat sebelum mengambil langkah-langkah selanjutnya.
Dirinya pun menegaskan saat ini kasus tersebut sedang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Tindak lanjut tersebut berupa klarifikasi terhadap pihak pasangan calon gubernur Sudrajat dan Syaikhu (Asyik) yang diusung Gerindra-PKS.
Jika penyelidikan Bawaslu membuktikan adanya pelanggaran etik penyelenggara, pengusutan untuk pemberian sanksi akan dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu nantinya akan bertindak jika memang terbukti ada dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Sudrajat-Syaikhu.
"Kami harus pastikan, termasuk debat yang pertama, kesepakatan-kesepakatan ini sudah disampaikan atau belum. Saat ini sedang ditanggulangi oleh Bawaslu Jabar dan sedang diklarifikasi terhadap pihak yang bersangkutan," ujarnya.
Dirinyapun mengatakan kejadian seperti ini merupakan yang kedua kalinya. Sebab sebelumnya insiden serupa pernah terjadi pada acara debat resmi KPU Provinsi Jambi beberapa waktu lalu.
"Semestinya jangan sampai peristiwa seperti di Jambi itu terulang lagi. Di forum yang seharusnya semua pihak bisa menjaga agar prosesnya berjalan dengan netral, malah terjadi seperti itu," keluhnya.
Debat publik calon gubernur Jawa Barat (cagub Jabar) di Balairung Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Senin (14/5) malam, sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan yang berasal dari para pendukung terjadi setelah segmen pernyataan penutup pasangan calon gubernur Sudrajat dan Syaikhu (Asyik) yang diusung Gerindra-PKS.
Saat itu Sudrajat sampai pada ujung pernyataannya dan Syaikhu tiba-tiba mengeluarkan kaus bertuliskan 2018 Asyik Menang, 2019 ganti presiden. "Kalau Asyik menang, insya Allah 2019 kita akan ganti presiden," kata Sudrajat.
Aksi pasangan itu ternyata memancing emosi pendukung pasangan Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah) yang diusung PDIP. Suasana tiba-tiba ricuh dari area kursi pendukung.
Para pendukung pasangan Hasanah tampak meluapkan emosinya. Berkali-kali pemandu acara peminta para pendukung untuk tenang, tetapi tidak berhasil. Teriakan-teriakan masih terus terdengar.
"Mohon tenang, mohon tenang, tidak akan selesai acaranya kalau Anda tidak tenang," pinta pemandu acara, Alvito Deanova.
Tiga pasangan cagub-cawagub pun tampak berusaha menenangkan pendukung supaya tenang. Namun, pasangan Asyik tampak tetap duduk di kursinya. (A-2)
Berita terkait : Paslon Bentangkan Kaos Ganti Presiden, Bawaslu Harus Bertindak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved